DALAM UPAYA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERNIKAHAN DI BAWAH USIA 19 TAHUN
Mulai bulan Juli 2023 – Juni 2024, PESADA bekerjasama melalui konsorsium PERMAMPU yang didukung INKLUSI akan fokus pada Program Pencegahan dan Penanganan Korban pernikahan usia di bawah 19 tahun. Agenda PESADA untuk menindaklanjuti situasi darurat Pernikahan dibawah usia 19 tahun atau pernikahan dini sudah dimulai dengan memberikan pendidikan dan membuka ruang diskusi di tiga desa dampingan PESADA di Kabupaten Langkat. Hasil curah pendapat dan pendataan ditemukan 15 kasus pernikahan dini, hanya dari data dua desa saja di Kabupaten Langkat. Mengingat pencegahan dan penanganan korban pernikahan usia dini ini, tidak bisa lepas dari tanggung jawab pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Langkat, untuk itu pada Agustus 2023 PESADA telah membuka ruang audiensi, agar pemerintah desa lebih memberikan perhatian dan bahasan khusus terkait isu pernikahan dibawah usia 19 tahun yang secara nyata terjadi di desanya. Adapun tujuan dari audiensi tersebut adalah pemerintah desa kiranya mendukung Program Pencegahan dan Penanganan Korban Pernikahan dibawah usia 19 tahun, yang pada tahun 2023 – 2024 akan lebih fokus dilaksanakan oleh PESADA atas dukungan INKLUSI melalui Konsorsium PERMAMPU.
Audiensi yang diadakan di dua desa yaitu Desa Sei Litur Tasik dan Desa Jati Sari tersebut dihadiri 20 orang, yang terdiri dari Kepala Desa Sei Litur Tasik dan Kepala Desa Jati Sari, delapan orang Kepala Dusun, Direktur PESADA, Kader PESADA, dan PJ CUB KESADANTA.
Dengan dibukanya ruang audiensi ini, Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Program pencegahan dan penanganan pernikahan usia dibawah 19 tahun ini mendorong pencapaian SDGs Desa Sei Litur Tasik dan Desa Jati Sari, selain itu, bahwa pernikahan usia di bawah 19 tahun memang masih terjadi dan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah desa. Dimana secara data tidak ditemukan ada pernikahan usia di bawah 19 tahun, karena masyarakat sering memanipulasi usia perempuan/laki laki dalam pengurusan pernikahan. Oleh sebab itu, jika hal ke depan PESADA akan fokus penanganan dan pencegahan pernikahan usia di bawah 19 tahun, maka pemerintahan desa Sei Litur Tasik dan Desa Jati Sari akan siap mendukung pelaksanaan program.
“Usia Menikah sebaiknya usia 20 – 25 tahun” (Suara Remaja Perempuan dan Laki-laki dampingan PERMAMPU) No. 06/B/Siaran.Pers/PERMAMPU.Mdn/VII/2023
“Saya memiliki teman usia di bawah 19 tahun yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dan menikah, dimana dia kemudian mengalami KDRT dan terjadi keributan. Usia 19 tahun laki-laki dan perempuan masih emosional”,
Hal ini diungkapkan oleh Wilda (19 tahun) perwakilan Perwakilan Forum Perempuan Muda (FPM), dampingan LP2M Sumbar, salah satu lembaga Anggota Konsorsium PERMAMPU pada Perayaan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh PERMAMPU 25 Juli 2023 lalu. Perayaan ini dilaksanakan secara hybrid dan berpusat di Medan, dengan melibatkan anggota Konsorsium yang tersebar di 8 provinsi, dari Aceh hingga Lampung.
Kegiatan ini mengusung tema “Ngobrol Kritis Anak Muda Sumatera; Perkawinan Di bawah 19 Tahun dari Sudut Pandang Anak Muda”, diikuti 129 peserta yang 90an di antaranya adalah perempuan muda berusia antara 15 s/d 25 tahun. Selebihnya adalah 2 laki-laki muda pendukung FPM, serta perwakilan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumatera dan personil 8 lembaga anggota PERMAMPU.
Perayaan ini mendengarkan pandangan 8 pembicara yang terdiri dari 7 perempuan dan 1 laki-laki dari perwakilan FPM dampingan Flower Aceh-Aceh, PESADA-Sumatera Utara, LP2M-Sumatera Barat, APM Jambi-Jambi, PPSW Riau-Pekanbaru, CP WCC Bengkulu-Bengkulu, WCC Palembang-Palembang dan DAMAR-Lampung. Menurut para pembicara, banyak dampak perkawinan di bawah 19 tahun yang dialami oleh temannya maupun yang terjadi di lingkungan mereka bertempat tinggal.
“Mana mungkin anak mengurus anak! Perkawinan anak berdampak pada masa depan, yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian. Umur 18 bahkan 19 tahun belum cukup dewasa untuk memperoleh pekerjaan, atau pendapatan. Umur 25 tahun adalah usia matang untuk rahim perempuan dibuahi”.
Kata Sasta Maria Lumbantobing (17th) yang merupakan pembicara perwakilan FPM dampingan PESADA. Senada dengan ini, Cici Piola (18 tahun) yang berasal dari FPM Riau berpendapat bahwa usia matang untuk menikah adalah usia 20 sampai 25 tahun. Pendapat ini juga menjadi pandangan umum dari para peserta perayaan. Menurut mereka, di usia itu pola pikir, pendidikan dan kondisi keuangan sudah cukup mampu untuk menghadapi masalah di rumah tangga. Perkawinan di bawah 19 tahun dapat memberi dampak yang bahkan bisa menyebabkan kematian di usia muda.
Suara perempuan muda dan para laki-laki muda pendukung semakin menguatkan Konsorsium PERMAMPU dengan dukungan program INKLUSI untuk fokus memperkuat Program Pencegahan dan Penanganan Perempuan Korban Perkawinan Usia <19 tahun melalui Revitalisasi One Stop Service & Learning (OSS&L) di Puskesmas, menggiatkan Gerakan Pembaharu Keluarga (GAHARU dan melanjutkan perjuangan Forum Perempuan Akar Rumput dalam gerakan perempuan yang Intergenerasional dan Inklusif.
Program PERMAMPU ini juga didasari data KPPPA, dimana angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 11,21% di tahun 2017 dan meski pernah turun ke angka 10,82% tahun 2019; tetapi di masa Covid-19 angka perkawinan anak justru meningkat tajam. Hal ini ditemukan oleh Komnas Perempuan di tahun 2019,dimana terdapat 23.126 kasus pernikahan anak, dan di tahun 2020 jumlahnya naik tajam menjadi 64.211. Sementara target RPJM Indonesia tahun 2020-2024, seharusnya angka perkawinan anak harus turun menjadi 8,74%.
UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 yang menyatakan usia 19 tahun sebagai usia perkawinan minimum, harus terus disosialisasikan dan diinternalisasikan di seluruh institusi, khususnya keluarga dan lembaga agama. PERMAMPU menghimbau agar menghindari segala bentuk dispensasi perkawinan d bawah usia 19 tahun dengan terus mengadakan pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di semua institusi khususnya di keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan.
Medan, 31 Juli 2023
Dina Lumbantobing
Koordinator Konsorsium PERMAMPU – 082164666615
Narahubung Sekretariat: Ana Pratiwi – 085267288586
Pada tanggal 27 Juni 2023, PESADA melaksanakan Dialog Warga mengenai Pentingnya Kepemimpinan Perempuan di Desa Aek Lung, peserta yang hadir 25 orang (15 org perempuandan 10 orang laki-laki).
Dalam UU No 7 Tahun 1984, pasal 4 (Dasar Affirmative Action), pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh Negara – Negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan “de facto”antara laki – laki dan perempuan. Kemudian UU No 7 Tahun 2017 tentang Sistem Pemilu, Komposisi keterwakilan perempuan Penyelengara Pemilu, di pasal 10 (7): Komposisi keanggotaan KPU, Kabupaten/Kota –propinsi memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), PPK, PPS, KPPS, Bawaslu.
PESADA melakukan kegiatan Dialog Warga di desa Aek Lung. Diharapkan dari kegiatan dialog warga akan ada rekomendasi program desa untuk penguatan kepemimpinan perempuan dan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pembangunan di desa sesuai SDGs Desa pada tujuan 5.
Adapun yang diharapkan dari dialog warga ini adalah:
Menguatkan perspektif perempuan, pemerintah desa, para tokoh adat/masyarakat desa Aek Lung dalam memahami Gender,hak-hak politik perempuan untuk mendukung kepemimpinan perempuan.
Mengetahui pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa untuk mewujudkan program kebutuhan dan kepentingan perempuan.
Adanya gagasan /rekomendasi konkrit dari hasil dialog warga oleh pemerintah desa bersama dengan PESADA kaitannya dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa dan program penguatan kepemimpinan perempuan.
Mengetahui Capaian pemerintah dalam pembangunan desa/SDGs desa pada tujuan 5 yaitu keterlibatan perempuan desa.
Kegiatan dialog warga mengundang narasumber dari Kepala Dinas PMDPPA atas nama Drs. Maradu Napitupulu, M.Si sebagai Plt.
Melalui kegiatan ini, peserta paham bahwa program penguatan kepemimpinan perempuan serta keterlibatan perempuan dalam pembangunan itu penting.
Di Desa Aek Lung perempuan telah berpartisipasi aktif dengan adanya keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD 2 orang, Perangkat Desa 3 orang dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan dan rapat – rapat mulai rapat Dusun-Musrenbang di Desa Aek Lung. Peserta juga diharapkan mampu membawa perubahan yang positif dalam kehidupan masing – masing, baik dalam lingkungan keluarga dan juga bermasyarakat. Mampu menerapkan kesetaraan gender dalam keluarga dan lingkungan, sehingga dapat mengurangi angka kekerasan yang dialami oleh perempuan (JS).
2.1) Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
2.2) Keluarga/desa dampingan PESADA menerapkan pendidikan kesehatan seksualitas dan reproduksi
2.3) Pemilihan champion keluarga peduli HKSR dari setiap kelompok dampingan PESADA hingga kabupaten.
Untuk mencapai outcome TOC PESADA tersebut, PESADA audiensi ke Ibu Kepala Desa Juma Teguh, dengan 5 Keluarga Pembaharu (5 Pr dan 4 Lk), personil PESADA 2 pr.
Hal2 yang di sampaikan dalam audiensi :
Apa itu GAHARU, GAHARU (Gerakan Pembaharu Keluarga) adalah sebuah komunitas yang secara reguler mengadakan pertemuan bersama. Dalam pertemuan ini, keluarga dapat belajar, berdiskusi, bermain dan melakukan aktivitas yang membawa perubahan positif, baik di keluarga mereka sendiri, atau bahkan di lingkungan tempat tinggal mereka.
Pembaharu adalah seseorang yang mampu melihat masalah, tidak takut menghadapi masalah, dan berempati pada orang lain. Tetapi tidak hanya itu, pembaharu mampu dengan kreativitasnya mengajak orang-orang di sekitarnya membuat perubahan bersama. juga mampu mengajak orang lain untuk ikut memimpin.
Selain di atas, PESADA juga menyampaikan persoalan yang dihadapi keluarga pembaharu dan menyampaikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh Desa Juma Teguh, menjadi program Desa. Kepala Desa senang dan mengucapkan terimakasih kepada PESADA yang peduli dan bersama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Perempuan dan keluarga pembaharu. Kepala Desa (Ibu Dame Nababan) respon cepat dan mengeluarkan SK ( Surat Keterangan) Nomor : 07/SK/VI/2023, 14 Juni 2023, untuk GAHARU Keluarga kepada PESADA. Harapan kedepan semoga terwujudnya keluarga pembaharu yang tangguh dan berdaya mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, menuju Indonesia yang sejahtera dan bahagia.(SES)
Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, PESADA melaksanakannya tanggal 28 Juni 2023. Perayaan ini dilaksanakan bersama anggota keluarga Gaharu yang merupakan dampingan PESADA. Di rangkaian kegiatan ini, peserta menonton film Romy’s Salon yang didukung oleh Eye film Institute dan kedutaan besar Belanda di Indonesia melalui Ashoka” . Kegiatan ini serentak dilakukan di 3 wilayah kerja PESADA yaitu Kab. Dairi, Pakpak Bharat & Humbang Hasundutan.
Jumlah peserta keseluruhan 65 orang (pr 52 & lk-lk 13) terdiri dari lansia 5 orang, anak-anak 7 orang, disabilitas-fisik 3 orang. Tujuan kegiatan ini adalah:
Menguatnya kekuatan diri keluarga melalui terjalinnya komunikasi yang baik antar anggota keluarga.
Terjadi gerakan perubahan nilai dalam keluarga menuju perubahan relasi gender yang setara.
Semakin tumbuh sikap empati sesama anggota keluarga (intergenerasi) dan mampu melihat serta mengatasi persoalan dalam keluarga melalui menonton filmSemua peserta aktif mengikuti dan memberikan pendapat dalam kegiatan ini.
Peserta menyampaikan kekuatan yang dimiliki, arti keluarga dan paham gambaran keluarga secara realita yang beragam.
Peserta menyampaikan nilai-nilai yang akan diterapkan dalam keluarga dan memberikan tanggapan dan pembelajaran melalui film tersebut.
Point penting dari film tersebut :
Hubungan anggota keluarga (intergenerasi) yang dekat, saling menyayangi, percaya dan tidak terpisahkan serta berusahan saling membahagiakan.
Kisah anak dari korban KDRT yang mandiri, cerdas, rajin, mampu menjalani perjalanan hidup dengan bahagia bersama neneknya walaupun orang tua sibuk bekerja.
Ibu dan bapak Romi berpisah, ibu sibuk bekerja, Romi dititip ke neneknya sedangkan bapaknya menikah lagi.
Hebatnya, walaupun ibu dan bapaknya berpisah mereka meluangkan waktu untuk menemani Romy bermain, menonton, dll. Bahkan diwaktu Romi pergi membawa neneknya ke kampung halamannya, ibu/bapaknya bisa bersatu mencari dan menjemput kembali Romi.
Seorang nenek mengalami Alzheimer yaitu penyakit yang akan menyebabkan demensia yang membuat seseorang mengalami penurunan kemampuan untuk berpikir, berperilaku, dan bersosialisasi dalam masyarakat.
Meskipun ibu dan bapak Romi bercerai, Romi tetap bisa berjumpa dan berkomunikasi dengan bapaknya.
Pembelajaran yang diperoleh :
Pengetahuan baru untuk menghadapi lansia yang mengalami Alzheimer; cara merawat dan berkomunikasi.
Kisah Romi dan neneknya sering terjadi dilingkungan kita, contohnya sering membatasi yang sudah lansia supaya tidak bekerja (prinsip anak – anaknya supaya lansia menikmati masa tuanya), kita merasa sayang, peduli dengan cara menghentikan semua aktifitasnya.
Tetapi berbeda seperti yang dirasakan lansia, lansia ingin tetap beraktivitas (mandi sendiri, jalan – jalan santai, pergi beribadah,dll).
Memberikan waktu untuk berkomunikasi dan mendengar lansia.
Mengatasi penyakit alzheimer dengan mengingatkan yang dilakukan sebelum dan akan dilakukan & tidak boleh menyalahkan.
Meminta lansia menceritakan masa lalu bisa membatu daya ingat dan kesenangan lansia.
Mengajak anak berdiskusi dan mendengar pendapatnya.Mengajarkan empati kepada sesama.
Apabila sudah terjadi perubahan perilaku dan kemampuan berfikir yang menurun pada lansia, langkah pertama tidak harus ke klinik kesehatan tetapi diawali komunikasi, mau mendengar keluhan/cerita dan berempati.
Melalui kegiatan ini, peserta berharap mampu melakukan perubahan yang berdampak positif dimulai dari diri sendiri, keluarga , dan lingkungan sekitar.(SES,SS,JS)
Untuk Pencegahan Kenakalan Dan Kriminalitas Anak Dengan Memahami Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari
Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA), sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal di Sumatera Utara; yang telah memperoleh akreditasi dari KEMENKUMHAM sebagai Organisasi Bantuan Hukum Golongan C, bergerak di bidang Penguatan Perempuan dan Anak. Salah satu kegiatan adalah melakukan penyuluhan hukum di sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan, sehubungan dengan maraknya tindak pidana yang terjadi di kalangan remaja saat ini, terlebih berstatus sebagai pelajar/siswa. MakaBadanPembinaanHukumNasional(BPHN)menyelenggarakanprogram kegiatan“BPHNMengasuh”kegiataninidilakukansecaraserentakdiseluruh Indonesia mulai tanggal 20 Maret hingga tanggal 14 April 2023 kepada seluruh pelajar di Tingkat Dasar, Menengah Pertama, dan Menengah Atas. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman hukum dengan materi khusus Hukum dan Pancasila sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana. Tema dan materi penyuluhan hukum inilangsung diberikan oleh KEMENTERIAN HUKUMdanHAMRepublikIndonesiamengenaiPencegahanKenakalanDan Kriminalitas Anak Dengan Memahami Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari. PESADA melakukan kegiatan ini pada hari Senin, 20 Maret 2023 di 3 titik/tempat dengan jumlah peserta 95 orang (Pr 59 & Lk-lk 36), dari 3 sekolah yaitu : Di SMA Negeri 1 Kerajaan Kab. Pakpak Bharat,jumlah peserta 30 orang (Pr 16 & Lk-lk 14). Di SMK Swasta HKBP Sidikalang Kab. Dairi, jumlah peserta 30 orang (Pr 15 & Lk-lk 15). Di SMK Negeri 1 Dolok Sanggul Kab. Humbang Hasundutan, jumlah peserta 35 orang (Pr 28 & Lk-lk 7). Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh Paralegal PESADA (Sarma Sigalingging, Sartika Sianipar & Jojor Siahaan). Penyuluhan di sekolah, Ibu & Bapak Kepala Sekolah tersebut menyambut baik begitu jugasiswa/isangatantusiasdansemangatmengikutipenyuluhanhukumini. Peserta mendapat pengetahuan dan informasi mengenai perilaku agresif anak yang cenderung ingin menyerang dan melukai fisik maupun psikis orang lain. Peserta mengetahui pencegahan kekerasan terhadap anak, anak yang berhadapan dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana & anak yang menjadi saksi tindak pidana) dan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Tim PESADA berbagi pengalaman penanganan kasus terhadap anak yang menjadi korban dan pelaku. Meminta pandangan peserta terhadap kasus dan cara mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Diharapakan dari penyuluhan ini anak-anak gerak bersama untuk melawan bentuk-bentuk kekerasan.
Analisadaily.com, Medan – Meski UU Pemilu mensyaratkan jumlah minimum perempuan 30% dalam tahap pencalonan, tetapi faktanya dalam seluruh periode Pemilu sejak 1999, persentase perempuan yang terpilih tidak pernah beranjak dari sekitar 20%. Hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Sementara dalam Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan secara serentak di 270 daerah di Indonesia pada 2020, hanya 5 perempuan menjadi calon gubernur, sedangkan calon laki-laki berjumlah 45 orang.
Di tingkat kabupaten/kota, hanya 26 orang perempuan yang maju dalam pemilihan wali kota, sementara laki-laki berjumlah 126 orang. Pada pemilihan bupati ada128 orang perempuan, sementara laki-laki berjumlah 1.102 orang.
Di Perdesaan Makin Rendah Lagi
“Kami yakin kesenjangan jumlah perempuan dan laki-laki akan lebih buruk lagi bila masuk ke level pemilihan di perdesaan dan kelurahan,” ujar Koordinator Forum Belajar Capacity Building (FBCB), Eva Khovivah, dalam siaran pers yang diterima Analisadaily.com, Rabu (1/2). FBCB merupakan forum penguatan kapasitas bagi anggota yang terdiri dari 15 LSM di Sumatera. Mereka berkomitmen untuk memastikan seluruh anggota dan kelompok dampingan bersatu melawan politik identitas dan patriarki dalam PEMILU 2024. FBCB bekerja untuk penguatan perempuan akar rumput dan memberi layanan untuk perempuan korban kekerasan berbasis identitas gender dan seksualitas. Forum LSM ini juga melakukan pendampingan terhadap pengusaha mikro dan usaha kecil, petani, kelompok minoritas dan marginal (disabilitas, lansia, perempuan muda & anak perempuan, miskin kota dan perempuan pedesaan). Diskriminasi Budaya Patriarkhi dan politik identitas “Pengalaman kami selama ini, menunjukkan masih minimnya perhatian dan komitmen kepada kepentingan dan kebutuhan mereka,” kata Eva Khovivah. Secara sosial, posisi perempuan, kelompok minoritas dan marginal masih dianggap lebih rendah dari yang lain. Menurut Eva, akses perempuan ke kepemimpinan juga makin terpuruk dari pemilu ke pemilu. Semua itu akibat adanya praktik diskriminasi yang bersumber dari budaya patriarki yang meyakini laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin dibanding perempuan. Hal itu diperburuk lagi dengan maraknya politik identitas dengan menggunakan interpretasi ajaran agama, dan aturan-aturan adat dari beragam suku. Belum lagi realitas keterbatasan akses perempuan, kelompok minoritas dan marginal terhadap sumberdaya ekonomi, informasi dan terutama teknologi informasi digital lewat media sosial. “Semua sengkarut itu telah membuat akses perempuan ke kepemimpinan semakin terpuruk, terutama jelang pemilu dan Pilkada 2024 ,” kata Eva. Pendidikan Politik Kritis Situasi itu mendorong FBCB mengundang semua pihak, agar berkontribusi untuk: (1) melakukan pendidikan politik bagi perempuan akar rumput, agar memastikan diri menjadi wakil rakyat maupun Pemimpin dalam Pemilu dan Pilkada 2024, serta menjadi pemilih cerdas yang bebas dari politik uang, (2) mengkampanyekan dan menyuarakan agenda politik perempuan dan kelompok minoritas, (3) melaksanakan peningkatan kapasitas bagi pemimpin perempuan di akar rumput dan bagi lembaga anggota FBCB, khususnya bagi lembaga yang baru melakukan regenerasi kepemimpinan, (4) menjaga agar gerakan/aktivis tidak terpecah karena pilihan politik dan meminimalisir kerentanan konflik politik identitas antar aktivis dan Gerakan. Eva mengatakan, secara secara internal FBCB akan terus memperkuat keorganisasian mereka. “Kami juga akan melakukan kolaborasi dengan semua pihak yang percaya dengan keadilan gender, demokrasi dan keberagaman untuk memperkuat gerakan perempuan akar rumput dan kelompok minoritas bersatu melalui pendidikan politik khususnya pendidikan pemilih,“ katanya (ja). (JA)
Setiap tahun, PESADA melaksanakan program yang mengacu kepada tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang telah dirumuskan dengan metode ToC (Theory of Change). Dari design tersebut diturunkan Rencana Kerja Tahunan, yang secara konsisten di setiap awal tahun PESADA melaksanakan Evaperca (Evaluasi dan Perencanaan) sekaligus menyusun Rencana Kerja tahunan dan Pertanggungjawaban Publik. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 19 – 20 Januari 2023 bertempat di Pusdipra Sidikalang dan secara Hybrid/online di 5 titik link Zoom dari wilayah Medan & Langkat, Tapteng, Humbang Hasundutan dan Nias, dihadiri 37 orang (34 Pr., 3 Lk. ).
Peserta Pertanggungjawaban Publik
PESADA melaksanakan Evaperca Tahunan bertujuan untuk mengevaluasi dan merefleksikan perjalanan PESADA tahun 2022 dan menilai sejauh mana pencapaian rencana kerja PESADA sepanjang tahun 2022. Selain itu menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 serta merencanakan dengan baik hal-hal yang harus dilakukan oleh PESADA sebagai masukan untuk rencana kerja PESADA tahun 2023.
Selain itu, PESADA juga melaksanakan pertanggungjawaban publik kepada kelompok dampingan dan stakeholder terkait sebagai pemanfaat program, khususnya kepada pemerintah dihadiri 61 orang (57 Pr., 4 Lk.). Evaperca dan Pertanggungjawaban Publik ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi PESADA mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan dan klarifikasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder, diikuti dengan perbaikan ke depan.
Kata sambutan dari Bupati Dairi diwakili Ibu Rotua Panjaitan, SKM, M.Kes (Staf Ahli)
Pertanggungjawaban Publik dihadiri Bupati Dairi dalam hal ini diwakili Staf Ahli Bupati (Ibu Rotua Panjaitan, SKM, M.Kes) sekaligus memberi kata sambutan, perwakilan dari ; Dinas Kesehatan Dairi, Dinas P3AP2KB Dairi, Bappeda Dairi, Bappeda Pakpak Bharat, Dinas P3A Pakpak Bharat, Dinas Kesehatan Humbang Hasundutan, Dinas P3AP2KB Humbang Hasundutan, Bappeda Samosir, dan Dinas P3A Gunungsitoli. (MSP)
Pada Hari Senin tanggal 5 Desember 2022, PESADA melaksanakan pertemuan SPUK di SiTalbak Cofee Doloksanggul dengan peserta yang hadir 27 perempuan perwakilan pengurus SPUK dan kelompok perempuan dampingan PESADA. Kegiatan ini mereview Capaian Isi Kontrak Politik anggota DPRD perempuan yang merupakan dukungan SPUK di Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Ibu Sanggul Rosdiana Purba.
Adapun tujuan Pertemuan adalah :
1) Mengetahui pencapaian dan tantangan dalam pemenuhan isi kontrak politik anggota DPRD yang didukung SPUK
2) Membangun komitmen DPRD perempuan untuk mencapai terpenuhinya kontrak politik tahun 2023-2024
3) Menyusun rencana kerja SPUK Kab. Humbang Hasundutan tahun 2022-2024.
Pertemuan berjalan lancer, dari hasil pertemuan tersebut, Ibu Sanggul Rosdiana Purba menyampaikan capaian dan hambatan dalam memenuhi isi kontrak politik sebagai berikut :
Capaian :
Memastikan keterlibatan perempuan dapat berpartisipasi aktif dan duduk dalam pengambilan keputusan baik di DPRD, SKPD, Kecamatan,Kelurahan dan desa sesuai dengan perjuangan gerakan perempuan dan kuota 30 % duduk dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
Capaian ini adalah memotivasi dan mendukung 6 calon Kepala Desa perempuan dan terpilih 3 perempuan sebagai Kades.
Memperjuangkan tersedianya layanan kesehatan seksual dan reproduksi dapat di akses dengan mudah :
Capaian : Membantu fasilitasi perempuan yang sulit akses rumah sakit & di persulit untuk mengakses layanan kesehatan.
Memastikan bantuan-bantuan sosial seperti JKN/KIS, PKH,KIP, bedah rumah dan bantuan lainnya tepat sasaran, dengan capaian : Terpenuhi ( JKN- menambahkan anggaran tahun 2023 (Dinkes), PKH/KIP- tepat sasaran dan bedah rumah.
Peduli dengan kelompok minoritas & rentan : Lansia & Disabilitas
Capaian : Lansia dan Disabilitas ( fasilitas/kursi roda, layanan kesehatan dll)
Penanganan awal perempuan yang mengalami kasus kekerasan dan merujuk ke PESADA.
Bekerjasama dengan kepala desa, puskesmas untuk layanan kesehatan test IVA. Capaian dengan mendorong kepada Kepala Desa melalui kunjungan kerja.
Mendorong pemerintah untuk motor dalam upaya pengelolaan sampah. Capaian : Mendorong kepala desa melalui kelompok tani (dinotariskan & aktif), pengadaan mesin untuk pengelolaan sampah sumber pupuk organik, pengadaan alat pertanian dan tetap dianggarkan tahun 2023.
Kontrak Politik yang tidak tercapai :
Memperjuangkan APBD yang adil gender sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (minim jumlah perempuan di DPRD menyuarakan program2 untuk perempuan)
Mendorong pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengalokasikan anggaran program penguatan perempuan
Menginisiasi atau mendorong pemerintah daerah untuk membuat PERDA megenai perlindungan perempuan dan anak serta tersedianya rumah aman
Dari hasil pertemuan beberapa rekomendasi untuk dilanjutkan tahun 2023-2024 :
Memastikan bantuan-bantuan sosial seperti JKN/KIS, PKH,KIP, bedah rumah dan bantuan lainnya tepat sasaran (KIP diluar penerima PKH, data setiap unit yang layak penerima bansos)
Melanjutkan kerjasama dengan kepala desa, puskesmas untuk layanan kesehatan test IVA, kegiatan pemberdayaan/penguatan perempuan, pelibatan kelompok perempuan Musrenbang.
Membangun komunikasi ke RSU & Dinkes kepada perempuan/masyarakat yang mengalami kesulitan akses kesehatan.
Memperjuangkan APBD yang adil gender sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Mendorong pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengalokasikan anggaran penguatan perempuan
Menginisiasi atau mendorong pemerintah daerah untuk membuat PERDA megenai perlindungan perempuan dan anak serta tersedianya rumah aman
Kerjasama untuk menagih capaian kontrak politik Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan.(SES)
Peserta studi banding berdiskusi bersama dengan Samsidar (Dewan Pengurus PESADA), perkenalan peserta dan tujuan dan harapan studi banding.
Sejak dahulu, kopi merupakan salah satu tanaman yang ditekuni para petani bahkan merupakan komoditi unggulan pertanian yang terkenal dari Dairi, Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan. Jenis kopi yang ditanam adalah kopi robusta. Pada tahun 90-an petani beralih menanam kopi Arabika. Petani hanya menjual biji dan tidak memiliki pengetahuan mengolah biji kopi Arabika menjadi bubuk kopi yang enak. Selain itu petani mengalami masalah pada tanaman kopi yaitu mengalami kerusakan karena serangan hama dalam bentuk jamur, serangga, daun dan buahnya busuk
Untuk mengetahui cara penanaman kopi dan perawatan serta pengelolaan kopi menjadi produk yang bernilai jual tinggi, 5 orang dampingan PESADA berkesempatan mengikuti studi banding ke Takengon sebagai daerah penghasil kopi Arabika dengan citarasa yang enak. Dan berketepan juga salah satu Dewan Pengurus PESADA Samsidar berdomisili di Takengon dan punya pengalaman terkait pertanian kopi Arabika.
Kegiatan ini berhubungan dengan toeri perubahan yang ingin dicapai oleh PESADA untuk memunculkan sejumlah usaha-usaha mandiri perempuan (eksis & baru).
Tujuan studi banding diharapkan peserta memahami cara budi daya kopi Arabika, mulai dari memilih bibit, menanam, merawat, panen hingga proses pasca panen. Meningkatkan keterampilan untuk pengolahan produk kopi yang layak menjadi produk unggulan. Serta mampu menghasilkan produk kopi yang memiliki standart cita rasa dan bersaing di pasar.
Studi banding ini dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 Desember 2022. Peserta merupakan perwakilan anggota dari Kab. Dairi, Pakpak Bharat, Samosir dan Humbang Hasundutan sebanyak 5 orang, pendamping 2 orang. Di mana mereka adalah perempuan petani kopi, memiliki usaha bubuk kopi, dan akan mempraktekkan proses hasil dari studi banding nantinya.
Bertemu dan berdiskusi dengan Leader Perempuan (petani kopi) ibu Ernani Muzaputr dan Sekretaris Desa (Petani-penggiat Kopi) bapak Bernard Gunawan.
Bertemu dan berdiskusi dengan Ketua Koperasi Petani Kopi Ariba bapak Wisto dan Penggiat Kopi dampingan RPuK dan LBH APiK ibu Yusdarita.
Selama di Takengon ada 4 lokasi yang menjadi tempat untuk belajar dan berdiskusi bagi peserta. Lokasi yang pertama berada di Desa Mutiara Baru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bertemu dengan Leader Perempuan (petani kopi) ibu Muzaputri dan Sekretaris Desa (Petani-penggiat Kopi) bapak Bernard Gunawan dampingan RPuK. Yang kedua di Desa Rembele Kecamatan Bukit Bener Meriah bertemu dengan Ketua Koperasi Petani Kopi Ariba bapak Wisto dan Penggiat Kopi dampingan RPuK dan LBH APiK ibu Yusdarita.
Berdiskusi dengan pemilik Cafe Seladang
Berkunjung dan berdiskusi dengan pemilik Galeri Kopi indonesia
Lokasi yang ketiga dan keempat merupakan Café Kopi yang memproduksi kopi Arabika dengan berbagai citra rasa dengan konsep café alam berada di ladang kopi. Nama café yang dikunjungi Seladang Café dan Galery Kopi Indonesia.
Banyak hal baru yang diperoleh dari hasil studi banding terkait kopi Arabika. Dulu petani kopi dari Takengon belajar kopi sampai ke Sumatera Utara. Sekarang orang-orang dari luar Takengon seperti dari Sumatera Utara, Jambi bahkan dari Jawa belajar kopi ke Takengon. Sekitar tahun 1990 mulai dikembangkan kopi Arabica varietas unggul yang disebut kopi ‘Ateng (Aceh Tengah)’ hingga menyebar ke Sumatera Utara. Kopi Ateng ini dapat tumbuh diketinggian 1000 – 1600 meter dari permukaan laut dan di kenal dengan nama kopi Gayo. Pemaham selama ini disebut kopi Ateng karena pohonnya pendek dan cepat berbuah atau sering disebut kopi ‘sigarar hutang’.
Peserta juga mendapat pengetahuan bagaimana cara memilih buah kopi untuk dijadikan bibit yang baik agar nanti bisa bertumbuh puluhan tahun, proses penanaman, perawatan, pemangkasan hingga pasca panen (diolah menjadi bubuk kopi). Menurut cerita petani kopi ibu Yusdarita dan bapak Wisto, kopi dilahan mereka telah berumur 30 tahun.
Pemangkasan batang kopi
Untuk bibit yang ditanam menurut pengalaman peserta selama ini mereka milih bibit kopi dari kopi yang jatuh di sekitar pohon kopi dan itu yang dijadikan bibit, ternyata hal tersebut tidak disarankan. Selain itu juga pohon kopi dilahan peserta dibiarkan menjulang tinggi, ketika dilihat di semua lahan kopi sekitar Takengon kopi berukuran pendek setinggi 100 – 150 cm karena petani memotong pucuk batang kopi agar tidak menjulang tinggi. Sehingga bila dilihat semua lahan kopi berbentuk payung dan orang bisa beteduh atau bersembunyi di bawa pohon kopi.
Mesin roasting (gongseng) kopiMesin penggiling kopi menjadi bubuk
Peserta studi banding juga memperoleh pengetahuan cara mengolah buah kopi menjadi bubuk kopi yang siap dikonsumsi dengan citra rasa yang enak dan berbagai varian (medium kopi, dark kopi, wine kopi, honey kopi, dll). Proses pengolahannya butuh waktu yang lama dan harus ‘menjiwainya sepenuh hati’ agar menghasilkan rasa yang nikmat. Pengolahan kopi bubuk ada dengan dua cara, modern dan traditional. Cara modern menggunakan mesin gonseng (roasting) dengan harga mencapai 60juta sampai ratusan juta rupiah. Secara traditional mengonseng dengan alat kuali besi atau kuali dari bahan tanah liat dan alat untuk mengiling dengan mengunakan tumbukan atau lumpang.
Diskusi dengan pemilik Galeri Kopi Indonesia, cara pengolahan kopi bubuk secara traditional
Semoga dengan dilakukanya studi banding ini peserta sebagai perwakilan dari dampingan setiap kabupaten memperoleh pengetahuan secara teknis budidaya kopi arabika, mulai dari pemilihan bibit, penanaman, perawatan, memanen dan pasca panen. Dan peserta dapat mengolah biji kopi menjadi bubuk kopi yang siap untuk diminum dan bersaing di pasar dengan kemasan yang menarik. Serta dapat menjadi kader pertanian kopi Arabika di daerah dampingan masing-masing. (MP)
a dampingan PESADA di Kabupaten Langkat. Hasil curah pendapat dan pendataan ditemukan 15 kasus pernikahan dini, hanya dari data dua desa saja di Kabupaten Langkat. Mengingat pencegahan dan penanganan korban pernikahan usia dini ini, tidak bisa lepas dari tanggung jawab pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Langkat, untuk itu pada Agustus 2023 PESADA telah membuka ruang audiensi, agar pemerintah desa lebih memberikan perhatian dan bahasan khusus terkait isu pernikahan dibawah usia 19 tahun yang secara nyata terjadi di desanya. Adapun tujuan dari audiensi tersebut adalah pemerintah desa kiranya mendukung Program Pencegahan dan Penanganan Korban Pernikahan dibawah usia 19 tahun, yang pada tahun 2023 – 2024 akan lebih fokus dilaksanakan oleh PESADA atas dukungan INKLUSI melalui Konsorsium PERMAMPU.
ei Litur Tasik dan Desa Jati Sari, selain itu, bahwa pernikahan usia di bawah 19 tahun memang masih terjadi dan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah desa. Dimana secara data tidak ditemukan ada pernikahan usia di bawah 19 tahun, karena masyarakat sering memanipulasi usia perempuan/laki laki dalam pengurusan pernikahan. Oleh sebab itu, jika hal ke depan PESADA akan fokus penanganan dan pencegahan pernikahan usia di bawah 19 tahun, maka pemerintahan desa Sei Litur Tasik dan Desa Jati Sari akan siap mendukung pelaksanaan program.
