Category: Uncategorized

Newsletter Edisi V PERMAMPU

Tahun ini, tema internasional PBB “UNiTE to End Digital Violence against All Women and Girls” menjadi pengingat bahwa ruang digital masih jauh dari aman bagi perempuan dan kelompok rentan, sementara akses internet yang tidak diikuti literasi digital di Indonesia terus meningkat.

Oleh karenanya, lonjakan kekerasan digital terhadap perempuan dan anak perempuan, khususnya di area bencana menjadi perhatian dalam peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang digelar Konsorsium PERMAMPU bersama Flower Aceh di Banda Aceh, Kamis (4/12/2025).

Acara yang berlangsung secara hybrid ini terhubung dengan jaringan dampingan di sepuluh provinsi di Sumatera dalam rangka kampanye global 16 Hari Aktivisme, yaitu: Aceh, SUMUT, Riau, SUMBAR, Jambi, Bengkulu, SUMSEL, Lampung dan Babel.

Kegiatan ini juga menghadirkan Dr. Khairani Arifin dari Dewan Pengurus PERMAMPU yang memaparkan perjalanan panjang advokasi hukum, mulai dari ratifikasi CEDAW hingga lahirnya UU TPKS dan revisi UU ITE. Dan menekankan pentingnya mempelajari betul pasal2 UU TPKS dan ITE untuk mencegah dan menangani Kekerasan Seksual dan Kekerasan Digital.

Sementara itu, Lili Karliani, pendamping keamanan digital dan perempuan pembela HAM, menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan digital yang kian kompleks beserta strategi keamanan digital sehari-hari. Berbagai kasus yang dikonsultasikan oleh peserta direspons dengan memberi pendalaman mengenai pencegahan maupun pelaporan kasus.

Riswati, Direktur Flower Aceh mengingatkan kembali berbagai kebijakan yang mengatur agar perempuan memperoleh perlindungan khusus dalam masa kebencanaan, sejak mitigasi, perencanaan dan respons sampai rehabilitasi.
Dampak Bencana dan Kerentanan Perempuan
Secara khusus, Koordinator PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menyampaikan bahwa delapan organisasi anggota konsorsium itu mengeluarkan pernyataan solidaritas dan himbauan mengenai kerentanan permepuan dan kelompok marginal di situasi bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 1.385 anggota dampingan PERMAMPU terdampak banjir, terdiri dari 733 perempuan dewasa, 134 lansia perempuan, dan 518 anak.

“Sebanyak tujuh perempuan dampingan meninggal. Satu ibu hamil dan dua ibu menyusui berada di wilayah yang terdampak berat. Kondisi lapangan menunjukkan betapa rentannya perempuan dalam situasi krisis, belum terhitung jumlah lansia dan disabilitas yang belum diperoleh datanya” ujarnya.

Laporan dari jaringan anggota menyebutkan berbagai persoalan yang muncul di lokasi banjir: air belum surut, rumah dan ladang rusak, dokumen penting hilang, serta keterbatasan bantuan di daerah yang terisolasi akibat akses jalan terputus. Kebutuhan air dan pangan yang merupakan kebutuhan dasar serta kebutuhan khusus perempuan yang berhubungan dengan peran dan alat reproduksi menjadi sorotan khusus dalam perayaan ini.

Kelangkaan BBM turut menghambat distribusi logistik. Di sejumlah wilayah, harga kebutuhan pokok melonjak tajam, termasuk telur yang menembus Rp200.000–Rp300.000 per papan. Selain kesulitan keuangan, ketersediaan bahan makanan pokok menjadi persoalan yang memburuk dari hari ke hari. Begitu juga jaringan internet dan aliran Listrik yang terputus di banyak titik, menyulitkan evakuasi, pendataan mandiri, hingga pelacakan keberadaan pengungsi.

PERMAMPU mencatat beberapa risiko tambahan yang dialami perempuan selama bencana. Di Aceh, seorang perempuan menjadi korban perkosaan saat menumpang truk untuk menyelamatkan diri dari banjir. Di Aceh Tamiang, seorang ibu pasca melahirkan mengalami gangguan kesehatan karena sulit mengakses air bersih dan layanan kesehatan. Seorang perempuan pekerja yang bermaksud pulang kampung untuk membawa uang hasil kerja dan membagikannya ke masjid dan yang membutuhkan, menghabiskan sebagian besar uangnya yang terkuras membayar seluruh kebutuhan dengan biaya yang luar biasa di sepanjang perjalanan mulai dari biaya menumpang mobil, makan di perjalanan, BBM dan kebutuhan lainnya. Kelangkaan bahan makanan turut memicu potensi bahkan aksi penjarahan di sejumlah tempat. Beberapa CO dan staf lapang bahkan pendiri Flower Aceh hilang kontak sampai saat ini.

Di SUMUT, Dua staf lapang perempuan yang hilang kontak terhubung ke PESADA setelah 1 terjebak di pengungsian di langkat selama 3 hari, dan 1 staff Tapteng berjalan selama 3 hari dari perjalanan Sibolga menuju Tarutung. Ttim respons cepat dengan kesulitan yang luar biasa berhasil menjangkau wilayah dampingan di TAPTENG dan membuka posko pangan dan kebutuhan lainnya, serta mengeluarkan dana darurat yang berasal dari crowd fund regular di CU maupun di PESADA yang sedang/akan didistribusikan dalam bentuk cash maupun natura sesuai kebutuhan perempuan marginal dan rentan.

Di Sumatera Barat, LP2M bersama wali nagari menyalurkan bahan makanan selama lima hari bagi kelompok rentan. Jaringan Credit Union di Padang melakukan pendataan bayi, lansia, dan perempuan untuk memastikan ketepatan distribusi pangan.

Ketiga anggota PERMAMPU di tiga provinsi tersebut berupaya untuk memperoleh dan melakukan pendataan terpilah, penggalangan dana internal dan eksternal, membuka layanan aduan kekerasan di lokasi pengungsian, dan mendistribusikan bantuan darurat.

PERMAMPU menilai regulasi sebenarnya telah mengatur perlindungan kelompok rentan mulai dari UU Penanggulangan Bencana hingga peraturan BNPB tentang kebutuhan dasar perempuan dan anak. Namun, pengalaman pendampingan menunjukkan masih banyak masalah dalam pelaksanaan, a.l.:
• Akses layanan dasar tidak merata, sanitasi kerap tidak terpisah, ruang laktasi minim, layanan kesehatan reproduksi terbatas, dan dukungan psikososial bagi anak belum tersedia memadai.
• Hilangnya dokumen kependudukan menghambat akses bantuan, sementara lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas menghadapi hambatan mobilitas saat evakuasi.
• Partisipasi perempuan dalam struktur komando penanganan bencana pun masih rendah, sementara kapasitas tenaga respon tidak sebanding dengan luas wilayah terdampak dan konektivitas yang terputus.
Rekomendasi untuk Pemerintah
Menjawab persoalan tersebut, PERMAMPU mendorong sejumlah langkah perbaikan, antara lain:
• Integrasi perspektif gender, anak, dan disabilitas dalam seluruh dokumen kebencanaan sbb.:
1. Penggunaan data terpilah sebagai dasar distribusi bantuan.
2. Penyediaan bantuan sesuai kebutuhan khusus: pembalut, diapers, kursi roda, dan obat kronis.
3. Pelatihan petugas terkait penanganan kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak dalam bencana.
4. Pelibatan komunitas rentan dalam forum pengurangan risiko bencana.
5. Perencanaan dan pelaksanaan Evakuasi inklusif dengan transportasi khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas.
6. Informasi bencana dalam format mudah diakses, termasuk bahasa isyarat dan audio.
• Pencegahan kekerasan termasuk kekerasan digital melalui:
1. Ruang Aman ataupun Ruang Ramah Perempuan dan Anak (RRPA).
2. Ruang dan nomor khusus pengaduan Kekerasan terhadap perempuan & anak.
3. Pembangunan shelter aman dan inklusif dengan toilet terpisah dan penerangan memadai.
4. Layanan psikososial dan pendidikan darurat.
Dalam perayaan ini secara khusus juga disampaikan kutipan himbauan dan desakan dari narasumber maupun Koordinator PERMAMPU: “Kekerasan digital bergerak cepat, berdampak luas, dan sering tidak disadari sebagai pelanggaran hak. Perempuan dan keluarga perlu memiliki kewaspadaan serta kemampuan melindungi diri,” ujar Direktur Flower Aceh,Riswati . “Situasi perempuan dan kelompok rentan tidak boleh diabaikan. Perlindungan mereka harus menjadi prioritas dalam setiap tahap penanggulangan dan bahwa peningkatan literasi digital menjadi kebutuhan mendesak.,” ujar Dina.

Selamat merayakan 16 hari Aktivisme Penghapusan Kekerasan terhap Perempuan.

Banda Aceh, 5 Desember 2025
Riswati – Direktur Flower Aceh (No. 081360711800)
Sartika Sianipar – Direktur PESADA SUMUT (081397646844)
Felmiyetti – Direktur LP2m SUMBAR (081266244843)
Dina Lumbantobing – Koordinator Konsorsium PERMAMPU (082164666615)

Sejak Oktober 2023 PESADA tengah mengadakan penelitian yang bertema : “Identifikasi Perubahan Trend Perkawinan usia di bawah ≤19 tahun Paska UU No.16/2019 dan di masa Covid-19 di Pedesaan dan Miskin Kota, serta di Daerah 3 T di Pulau Sumatera”. Adapun penelitian ini dilakukan serentak di 8 Provinsi di Pulau Sumatera yang berada dalam lingkup PERMAMPU. Metode penelitian yang digunakan adalah  Feminist Partisipatory Action Research atau Penelitian Aksi  Partisipatif Feminis, yang dimana peneliti melibatkan dan mendengar suara dan cerita dari perempuan korban perkawinan usia di bawah ≤19 tahun.

Wilayah Penelitian PESADA sendiri berada di salah satu Kabupaten Langkat, yang secara terfokus diadakan di Desa Jati Sari, Kecamatan Padang Tualang. Hingga saat ini telah terlaksana tiga sesi diskusi terfokus di kelompok perempuan dewasa dan tiga sesi diskusi terfokus di kelompok perempuan muda. Adapun tiap sesi berupaya menggali informasi terkait terjadinya perkawinan usia di bawah ≤19 tahun di Desa Jati Sari. Sesi pertama menggali informasi mengenai pemahaman dan penyegaran kembali tentang konsep gender dan ketidakadilan gender, orientasi seksual, kekerasan terhadap perempuan. Beberapa hal yang digali adalah pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai konsep gender, bentuk ketidakadilan gender, dan bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan. Peserta juga paham bahwa perkawinan usia di bawah ≤19 tahun merupakan bentuk kekerasan karena seringkali perempuan menjadi korban atas ketidaktahuan dan situasi yang terpaksa.

Dibuatnya sesi terpisah antara perempuan muda dan perempuan dewasa bertujuan untuk melihat seberapa jauh perubahan kehidupan muda mudi pada masa dulu dan masa kini. Dari dua sesi tersebut dapat dilihat model berpacaran perempuan muda saat ini jarang yang memiliki rencana jangka panjang dan terkesan hanya sebagai motivasi dalam menjalani keseharian belaka. Bahkan dalam hubungan perempuan muda saat ini, ada istilah “Hubungan Tanpa Status” dan ”FWB : Friend With Benefit”  di mana terdapat dua orang yang bertindak seolah-olah membangun hubungan, dan hanya sebatas mencari keuntungan atau sekedar memenuhi kebutuhan belaka tanpa ada ikatan dan komitmen yang jelas.  Tentu istilah yang menggambarkan situasi  dari gaya berpacaran ini menonjolkan situasi pergaulan yang bebas tanpa arah, dimana perempuan seringkali dimanfaatkan dan terjebak oleh trend yang merugikan dirinya.

Penelitian ini juga melibatkan pandangan dari salah satu Tokoh Agama dari Desa Jati Sari, yaitu Bapak Mislo. Bapak Mislo sendiri selaku Tokoh Agama Desa Jati Sari tidak sepakat dengan terjadinya perkawinan usia di bawah ≤19 tahun, dalam hal ini Beliau sangat menyayangkan kebijakan pihak Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi perkawinan bagi pasangan yang menikah di bawah ≤19 tahun. Ibu Rahmayanti Hasibuan, selaku Penyusun Administrasi Kepenghuluan dari Kantor Urusan Agama, melihat sangat penting diadakan kerjasama antar sector pemerintahan, dalam hal ini KUA akan merujuk pasangan yang menikah di bawah usia ≤19 Tahun untuk mendapatkan pengetahuan dari Puskesmas dalam menjaga kesehatan reproduksi, kesehatan saat mengandung, dan kesehatan bayi. KUA juga mengharapkan bisa bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk membuat pelatihan yang menambah keterampilan pasangan yang menikah dibawah usia ≤19 tahun, agar dapat menghasilkan uang atau pendapatan demi ketahanan ekonomi keluarga mereka yang rentan tidak stabil dan sulit di usia mereka. (TH)

Pemerintah Desa Jati Sari yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Bayu selaku KASI Pemerintah Desa mengatakan bahwa pengaruh dari media social dan perkembangan teknologi yang tidak dibatasi dan dipantau oleh orangtua sangat mempengaruhi pola perilaku dari remaja dan anak muda di Desa Jati Sari.

 

Dari hasil wawancara dengan Dr. Novida Zuliaty dari Puskesmas Padang Tualang, beliau membenarkan bahwa perkawinan usia dibawah ≤19 tahun sangat rentan terhadap kematian ibu dan bayi, bayi stunting, dan pendarahan usai melahirkan. Hal ini disebabkan kondisi rahim yang masih lemah dan belum matang secara sempurna. Beliau mengatakan usia yang matang bagi rahim untuk dibuahi adalah kisaran usia 20 tahun keatas bagi perempuan. Adapun serangkaian penelitian ini, masih berjalan hingga saat ini. -KH.

Pentingnya Kepemimpinan Perempuan di Desa

            Pada tanggal 27 Juni 2023, PESADA melaksanakan Dialog Warga mengenai Pentingnya Kepemimpinan Perempuan  di Desa Aek Lung, peserta yang hadir 25 orang (15 org perempuandan 10 orang  laki-laki).

Dalam UU No 7 Tahun 1984, pasal 4 (Dasar Affirmative Action), pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh Negara – Negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan “de facto”antara laki – laki dan perempuan. Kemudian UU No 7 Tahun 2017 tentang Sistem Pemilu, Komposisi keterwakilan perempuan Penyelengara Pemilu, di pasal 10 (7): Komposisi keanggotaan KPU, Kabupaten/Kota –propinsi memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), PPK, PPS, KPPS, Bawaslu.

PESADA melakukan kegiatan Dialog Warga di desa Aek Lung. Diharapkan dari kegiatan dialog warga akan ada rekomendasi program  desa untuk penguatan kepemimpinan perempuan dan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pembangunan di desa sesuai SDGs Desa pada tujuan 5.

Adapun yang diharapkan dari dialog warga ini adalah:

• Menguatkan perspektif perempuan, pemerintah desa, para tokoh adat/masyarakat desa Aek Lung dalam memahami Gender,hak-hak politik perempuan untuk mendukung kepemimpinan perempuan.

• Mengetahui pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa untuk mewujudkan program kebutuhan dan kepentingan perempuan.
• Adanya gagasan /rekomendasi konkrit dari hasil dialog warga oleh pemerintah desa bersama dengan  PESADA kaitannya dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa dan program penguatan kepemimpinan perempuan.
• Mengetahui Capaian pemerintah dalam pembangunan desa/SDGs desa pada tujuan 5 yaitu keterlibatan perempuan desa.

 

Kegiatan dialog warga mengundang narasumber dari Kepala Dinas  PMDPPA atas nama Drs. Maradu Napitupulu, M.Si sebagai Plt.

 

Melalui kegiatan ini, peserta paham bahwa program penguatan kepemimpinan perempuan serta keterlibatan perempuan dalam pembangunan itu penting.

Di Desa Aek Lung  perempuan telah berpartisipasi aktif dengan adanya keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD 2 orang, Perangkat Desa 3 orang dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan dan rapat – rapat mulai rapat Dusun-Musrenbang di Desa Aek Lung. Peserta juga diharapkan mampu membawa perubahan yang positif dalam kehidupan masing – masing, baik dalam lingkungan keluarga dan juga bermasyarakat. Mampu menerapkan kesetaraan gender dalam keluarga dan lingkungan, sehingga dapat mengurangi angka kekerasan yang dialami oleh perempuan (JS).

Sesuai TOC ( Theory Of Change) PESADA :

Beberapa outcome II yaitu :

2.1) Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

2.2) Keluarga/desa dampingan PESADA menerapkan pendidikan kesehatan seksualitas dan reproduksi

2.3) Pemilihan champion keluarga peduli HKSR dari setiap kelompok dampingan PESADA hingga kabupaten.

Untuk mencapai outcome TOC PESADA tersebut, PESADA audiensi ke Ibu Kepala Desa Juma Teguh, dengan  5 Keluarga Pembaharu (5 Pr dan 4 Lk), personil PESADA 2 pr.

Hal2 yang di sampaikan dalam audiensi :

• Apa itu GAHARU, GAHARU (Gerakan Pembaharu Keluarga) adalah sebuah komunitas yang secara reguler mengadakan pertemuan bersama. Dalam pertemuan ini, keluarga dapat belajar, berdiskusi, bermain dan melakukan aktivitas yang membawa perubahan positif, baik di keluarga mereka sendiri, atau bahkan di lingkungan tempat tinggal mereka.
• Pembaharu adalah seseorang yang mampu melihat masalah, tidak takut menghadapi masalah, dan berempati pada orang lain. Tetapi tidak hanya itu, pembaharu mampu dengan kreativitasnya mengajak orang-orang di sekitarnya membuat perubahan bersama. juga mampu mengajak orang lain untuk ikut memimpin.

Selain di atas, PESADA juga menyampaikan persoalan yang dihadapi keluarga pembaharu dan menyampaikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh Desa Juma Teguh,  menjadi program Desa. Kepala Desa senang dan mengucapkan terimakasih kepada PESADA yang peduli dan bersama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Perempuan dan keluarga pembaharu. Kepala Desa (Ibu Dame Nababan)  respon cepat  dan mengeluarkan SK ( Surat Keterangan) Nomor : 07/SK/VI/2023, 14 Juni 2023, untuk GAHARU Keluarga kepada PESADA. Harapan kedepan semoga terwujudnya keluarga pembaharu yang tangguh dan berdaya mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, menuju Indonesia yang sejahtera dan bahagia.(SES)

 

 

Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, PESADA melaksanakannya  tanggal  28 Juni 2023. Perayaan ini dilaksanakan bersama anggota keluarga Gaharu yang merupakan dampingan PESADA. Di rangkaian kegiatan ini, peserta menonton film Romy’s Salon yang didukung oleh Eye film Institute dan kedutaan besar Belanda di Indonesia melalui Ashoka” .  Kegiatan ini serentak dilakukan di 3 wilayah kerja PESADA yaitu Kab. Dairi, Pakpak Bharat & Humbang Hasundutan.

Jumlah  peserta keseluruhan 65 orang  (pr 52 & lk-lk 13) terdiri dari lansia 5 orang, anak-anak 7 orang, disabilitas-fisik  3 orang. Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Menguatnya kekuatan diri keluarga melalui terjalinnya komunikasi yang baik antar anggota keluarga.
2. Terjadi gerakan perubahan nilai dalam keluarga menuju perubahan relasi gender yang setara.
3. Semakin tumbuh sikap empati sesama anggota keluarga (intergenerasi) dan mampu melihat serta mengatasi persoalan dalam keluarga melalui menonton filmSemua peserta  aktif mengikuti dan memberikan pendapat dalam kegiatan ini.
4. Peserta menyampaikan kekuatan yang dimiliki, arti keluarga dan paham gambaran keluarga secara realita yang beragam.
5. Peserta menyampaikan  nilai-nilai yang akan  diterapkan dalam keluarga  dan memberikan tanggapan dan pembelajaran melalui film tersebut.

 

Point penting dari film tersebut :

• Hubungan anggota keluarga (intergenerasi) yang dekat, saling menyayangi, percaya dan tidak terpisahkan serta berusahan saling membahagiakan.
• Kisah anak dari korban KDRT yang mandiri, cerdas, rajin, mampu menjalani perjalanan hidup dengan bahagia bersama neneknya walaupun orang tua sibuk bekerja.
• Ibu dan bapak Romi berpisah, ibu sibuk bekerja, Romi dititip ke neneknya sedangkan bapaknya menikah lagi.
• Hebatnya, walaupun ibu dan bapaknya berpisah mereka meluangkan waktu untuk menemani Romy bermain, menonton, dll. Bahkan diwaktu Romi pergi membawa neneknya ke kampung halamannya, ibu/bapaknya bisa bersatu mencari dan menjemput kembali Romi.
• Seorang nenek mengalami Alzheimer  yaitu penyakit yang akan menyebabkan demensia yang membuat seseorang mengalami penurunan kemampuan untuk berpikir, berperilaku, dan bersosialisasi dalam masyarakat.
• Meskipun ibu dan bapak Romi bercerai, Romi tetap bisa berjumpa dan berkomunikasi dengan bapaknya.

Pembelajaran yang diperoleh :

• Pengetahuan baru untuk menghadapi lansia yang mengalami Alzheimer; cara merawat dan berkomunikasi.
• Kisah Romi dan neneknya sering terjadi dilingkungan kita, contohnya sering membatasi yang sudah lansia supaya tidak bekerja (prinsip anak – anaknya supaya lansia menikmati masa tuanya), kita merasa sayang, peduli dengan cara menghentikan semua aktifitasnya.
• Tetapi berbeda seperti yang dirasakan lansia, lansia ingin tetap beraktivitas (mandi sendiri, jalan – jalan santai, pergi beribadah,dll).
• Memberikan waktu untuk berkomunikasi dan mendengar lansia.
• Mengatasi penyakit alzheimer dengan mengingatkan yang dilakukan sebelum dan akan dilakukan & tidak boleh menyalahkan.
• Meminta lansia menceritakan masa lalu bisa membatu daya ingat dan kesenangan lansia.
• Mengajak anak berdiskusi dan mendengar pendapatnya.Mengajarkan empati kepada sesama.
• Apabila sudah terjadi perubahan perilaku dan kemampuan berfikir yang menurun pada lansia, langkah pertama  tidak harus ke klinik kesehatan tetapi diawali komunikasi, mau mendengar keluhan/cerita dan berempati.

Melalui kegiatan ini,  peserta berharap mampu melakukan perubahan yang berdampak positif dimulai dari  diri sendiri, keluarga , dan lingkungan sekitar.(SES,SS,JS)