Category: Uncategorized

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada hari Jumat, 19 Maret 2021, perwakilan FKPAR, FMS PESADA dari Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan audiensi  ke kantor Bupati Humbang Hasundutan dan audiensi PESADA tersebut disambut oleh Bapak Asisten III yaitu Bapak Drs.Janter Sinaga dengan Bapak Rudi Hutasoit dari Kesos.

PESADA bersama dampingan memperkenalkan program yang sudah dilaksanakan seperti  memperjuangkan hak-hak perempuan, Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi, pendampingan perempuan korban kekerasan, termasuk pencegahan perkawinan anak, dengan pemenuhan HKSR Perempuan serta penguatan ekonomi perempuan akar rumput untuk gerakan ekonomi yang setara gender, inklusif dan berkelanjutan.PESADA juga melakukan penguatan keterwakilan dan kepemimpinan perempuan dan kelompok minoritas untuk perlawanan terhadap patriarkhi, fundamentalis, primordialisme dan oligarki mulai dari pedesaan dengan lembaga adat dan agama. Dampingan juga menyampaikan betapa beruntungnya perempuan Humbang Hasundutan setelah mengenal PESADA yang membuat perempuan sadar akan haknya, berani dan terlibat di rapat-rapat desa.  Kesempatan ini juga digunakan untuk   menyampaikan persoalan yang dihadapi selama pandemi Covid-19 ,

Oleh sebab itu Bapak Asisten III Bapak Drs.Janter Sinaga & Kesos Bapak Rudi Hutasoit menyambut dengan hangat serta memberikan respon seperti :

OPD Humbang Hasundutan terbuka dan harus menerima PESADA sebagai mitra,

• PESADA dan dampingan bisa menghadiri musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten
• PESADA dalam bidang pendidikan, kesehatan pertanian, & PM2PA sangat mendukung dan diterima dengan baik  dan PESADA adalah mitra pemerintah
• Dampingan PESADA diusulkan untuk aktif di kelompok tani yang sudah ada di desa .
• Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan  akan memfasilitasi pembuatan pertanian organic di kelompok kebun keluarga.

PESADA juga menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan selamat atas kepemimpinan baru di Kabupaten Humbang Hasundutan, semoga semakin banyak program yang berpihak kepada perempuan

Akhir audiensi Bapak Asisten III  Bapak Drs. Janter Sinaga menyampaikan akan menjalin komunikasi yang baik dan berkelanjutan dengan PESADA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) adalah salah satu lembaga ORNOP yang focus untuk penguatan perempuan. Salah satu kegiatan memastikan kelompok perempuan berpartisipasi dalam pembangunan desa melalui Musrenbang, hal ini untuk menyuarakan program berkaitan isu perempuan.

PESADA telah melaksanakan diskusi kritis bersama kelompok perempuan dengan mengidentifikasi program yang akan disampaikan dalam Musrenbang Desa sampai Musrenbang Kabupaten dan usulan tersebut dikomunikasikan dengan Dinas terkait untuk di programkan tahun berikutnya.
Berkaitan dengan itu, PESADA bersama Ibu Rismawati Bancin Anggota DPRD perempuan Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan dukungan Kelompok Perempuan/Suara Perempuan Untuk Keadilan (SPUK) dampingan PESADA, melakukan audensi dengan Kepala Dinas PMDPPA & KB dan Kepala Bidang Kesehatan Ibu & Anak Kab. Pakpak Bharat pada hari Kamis, 25 Februari 2021.

 

Adapun usulan program yang  disampaikan melalui Dinas Kesehatan terkait  sebagai berikut :

1. Sosialisasi pentingnya pemeriksaan kanker serviks/leher rahim dan payudara/Sadari melalui kelompok perempuan.
2. Pemeriksaan tes IVA (Inspeksi Visual Asam asetat) melalui organisasi perempuan ( CU, perwiritan, PKK dll.)
3. Memaksimalkan kegiatan Posyandu dengan sosialisasi isu kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dengan menerapkan protokoler kesehatan
4. Replikasi OSS&L (One Stop Service and Learning) pengelolaan informasi layanan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan di luar Puskesmas Sukaramai dan Kecupak.

Dengan hari yang bersamaan, dilanjutkan audensi dengan Dinas PMDPPA & KB Pakpak Bharat. Adapun usulan program yang disampaikan sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada para tokoh agama, tokoh adat dan kaum laki-laki mengenai UU Perlindungan perempuan dan anak (UU PKDRT no 23 tahun 2004, UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU no. 16 tahun 2019 tentang revisi UU perkawinan) dan pentingnya kepemimpinan perempuan.
2. Menggagas PERDA Pengarus Utamaan Gender (PUG) Kabupaten Pakpak Bharat
3. Menggagas PERDA dan PERDES mengenai Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
4. Menggagas PERDES mengenai Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa
5. Sosialisasi SDGs Desa kepada Kepala Desa dengan tujuan menerapkan SDGs Desa
6. Menggagas Desa Ramah Perempuan dan Anak bagian dalam  pencapaian indikator SDGs pada poin 5 yaitu Desa Berkesetaraan gender

Melalui audensi tersebut, diharapkan  instansi terkait  tetap berkolaborasi dengan PESADA melalui kelompok perempuan yang telah diinisiasi sebagai wadah diskusi kritis bagi perempuan  untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.(JB) Continue reading “Audiensi PESADA Bersama DPRD Perempuan ke Dinas Kesehatan dan Dinas PMDPPA & KB Kabupaten Pakpak Bharat”

Traju, 17 November 2020

 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan secara serentak di beberapa Kabupaten/Kota pada tanggal 09 Desember 2020 mendatang, Kabupaten Pakpak Bharat termasuk salah satunya. Namun di banyak Pilkada ternyata belum mampu mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat, khususnya perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Tak sedikit calon Kepala Daerah yang malah terpidana kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugasnya. Selain itu praktek Pilkada yang demokratis dan bersih juga masih mengalami hambatan seperti maraknya politik uang, kampanye negative berbau SARA, penjaringan pemimpin ditentukan oleh kekuatan modal, minim kandidat perempuan, dan menurunnya partisipasi pemilih.

Kelompok marjinal, khususnya kelompok perempuan, sering sekali hanya menjadi objek dari pesta demokrasi rakyat.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ditemukan adanya sosialisasi dari tim pemenangan yang tidak memaparkan Visi Misi dan program kerja yang akan dilakukan kandidat apabila terpilih, namun sosialisasi yang diberikan ke masyarakat mengarah kepada isu sara/primordialisme. Dibutuhkan keseriusan kandidat bukan hanya mengenai isu sara/primordialisme dan maraknya praktek politik uang namun  perlu juga memperhatikan persoalan dan kepentingan perempuan, anak dan kelompok marginal sebagai bagian dari warga negara. Hal ini berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs yang menekankan agar semua orang terlibat dalam proses pembangunan (No One Left Behind).

Dalam mendorong partisipasi perempuan di Pilkada, SPUK bersama dengan PESADA sebagai lembaga pendamping telah melakukan rangkaian kegiatan Pendidikan Pemilih di unit-unit CU dampingan PESADA.

Suara Perempuan Untuk Keadilan (SPUK) adalah dampingan PESADA yang bertujuan untuk menghimpun perempuan untuk mewujudkan hak-hak sipil politik dan social ekonomi perempuan di wilayah dampingan PESADA.  SPUK memandang perlunya melakukan pendidikan politik dan kampanye agar perempuan mengetahui hak-hak politiknya dan agar perempuan menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas untuk memilih kepala darah yang mampu memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat terutama perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok marginal lainnya. Selain itu juga SPUK mendorong tradisi tanggung gugat pemilih dengan kandidat untuk meningkatkan kualitas Pilkada.

Selain melakukan pendidikan pemilih di kelompok CU pada moment Pilkada,  SPUK Pakpak Bharat  bekerjasama dengan PESADA dan CU Pesada PEREMPUAN mengadakan Dialog & Kontrak Politik SPUK dengan Kandidat Bupati dan Wakil Bupati, dengan tema “Mewujudkan Pilkada 2020 Yang Bersih, Sehat, Bebas Dari Praktek Politik Uang dan Isu Primordialisme”. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 17 November 2020 bertempat di TC BALENTA Traju Pakpak Bharat.

Acara dialog  dihadiri 30 orang peserta  terdiri dari perwakilan pengurus SPUK, Dewan Pimpinan CU Pesada PEREMPUAN, Forum Perempuan Muda (FPM), dan FKPAR (Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput).

Kegiatan ini mengundang narasumber dari KPU dan Bawaslu Pakpak Bharat serta Ketua SPUK. Namun KPU berhalang hadir hanya ada dua narasumber dari Bawaslu Pakpak Bharat (Mawardi Tumanggor  dan Joharmiko Siregar)  dan Ketua SPUK, menyampaikan  materi “Mewujudkan Pilkada Yang Bersih, Sehat, Bebas Dari Praktek Politik Uang dan  Isu Primordialisme di masa pandemi Covid-19”.

Pada pertemuan ini juga  mengundang kedua Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat untuk berdialog bersama peserta dan memberikan paparan terkait Agenda Politik Isu  Perempuan. Diselah padatnya kampanye yang sedang berlangsung kedua Kandidat menghadiri dialog tersebut dengan waktu yang berbeda dan bersedia menandatangani kontrak politik dengan Ketua SPUK dan para saksi dari CU Pesada Perempuan, FKPAR (Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput) dan PESADA. (MP/JB)

https://kompas.id/baca/humaniora/2020/10/16/covid-19-membuat-perempuan-pedesaan-kian-terpuruk/?_t=EAogv2WQchOfHsX1LQ9wDuaCmccFShn7JZQDeD38hZQY8MuCOpYFwzXuQYQ8oV3