Dialog & Kontrak Politik SPUK dengan Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat. “Mewujudkan Pilkada 2020 yang bersih, sehat, bebas dari Praktek politik uang dan isu Primordialisme”

Traju, 17 November 2020

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan secara serentak di beberapa Kabupaten/Kota pada tanggal 09 Desember 2020 mendatang, Kabupaten Pakpak Bharat termasuk salah satunya. Namun di banyak Pilkada ternyata belum mampu mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat, khususnya perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Tak sedikit calon Kepala Daerah yang malah terpidana kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugasnya. Selain itu praktek Pilkada yang demokratis dan bersih juga masih mengalami hambatan seperti maraknya politik uang, kampanye negative berbau SARA, penjaringan pemimpin ditentukan oleh kekuatan modal, minim kandidat perempuan, dan menurunnya partisipasi pemilih.

Kelompok marjinal, khususnya kelompok perempuan, sering sekali hanya menjadi objek dari pesta demokrasi rakyat.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ditemukan adanya sosialisasi dari tim pemenangan yang tidak memaparkan Visi Misi dan program kerja yang akan dilakukan kandidat apabila terpilih, namun sosialisasi yang diberikan ke masyarakat mengarah kepada isu sara/primordialisme. Dibutuhkan keseriusan kandidat bukan hanya mengenai isu sara/primordialisme dan maraknya praktek politik uang namun  perlu juga memperhatikan persoalan dan kepentingan perempuan, anak dan kelompok marginal sebagai bagian dari warga negara. Hal ini berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs yang menekankan agar semua orang terlibat dalam proses pembangunan (No One Left Behind).

Dalam mendorong partisipasi perempuan di Pilkada, SPUK bersama dengan PESADA sebagai lembaga pendamping telah melakukan rangkaian kegiatan Pendidikan Pemilih di unit-unit CU dampingan PESADA.

Suara Perempuan Untuk Keadilan (SPUK) adalah dampingan PESADA yang bertujuan untuk menghimpun perempuan untuk mewujudkan hak-hak sipil politik dan social ekonomi perempuan di wilayah dampingan PESADA.  SPUK memandang perlunya melakukan pendidikan politik dan kampanye agar perempuan mengetahui hak-hak politiknya dan agar perempuan menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas untuk memilih kepala darah yang mampu memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat terutama perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok marginal lainnya. Selain itu juga SPUK mendorong tradisi tanggung gugat pemilih dengan kandidat untuk meningkatkan kualitas Pilkada.

Selain melakukan pendidikan pemilih di kelompok CU pada moment Pilkada,  SPUK Pakpak Bharat  bekerjasama dengan PESADA dan CU Pesada PEREMPUAN mengadakan Dialog & Kontrak Politik SPUK dengan Kandidat Bupati dan Wakil Bupati, dengan tema “Mewujudkan Pilkada 2020 Yang Bersih, Sehat, Bebas Dari Praktek Politik Uang dan Isu Primordialisme”. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 17 November 2020 bertempat di TC BALENTA Traju Pakpak Bharat.

Acara dialog  dihadiri 30 orang peserta  terdiri dari perwakilan pengurus SPUK, Dewan Pimpinan CU Pesada PEREMPUAN, Forum Perempuan Muda (FPM), dan FKPAR (Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput).

Kegiatan ini mengundang narasumber dari KPU dan Bawaslu Pakpak Bharat serta Ketua SPUK. Namun KPU berhalang hadir hanya ada dua narasumber dari Bawaslu Pakpak Bharat (Mawardi Tumanggor  dan Joharmiko Siregar)  dan Ketua SPUK, menyampaikan  materi “Mewujudkan Pilkada Yang Bersih, Sehat, Bebas Dari Praktek Politik Uang dan  Isu Primordialisme di masa pandemi Covid-19”.

Pada pertemuan ini juga  mengundang kedua Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat untuk berdialog bersama peserta dan memberikan paparan terkait Agenda Politik Isu  Perempuan. Diselah padatnya kampanye yang sedang berlangsung kedua Kandidat menghadiri dialog tersebut dengan waktu yang berbeda dan bersedia menandatangani kontrak politik dengan Ketua SPUK dan para saksi dari CU Pesada Perempuan, FKPAR (Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput) dan PESADA. (MP/JB)