Author: PESADA

Audiensi Pesada kepada Bapak Bupati Kabupaten Dairi

Sabtu, 03 Agustus 2019

Kegiatan audiensi dihadiri oleh 13 orang, merupakan suatu kewajiban bagi Pesada dan perwakilan dampingan memperkenalkan lembaga sekaligus bersilaturahmi kepada Bapak Bupati baru sebagai pemimpin di Kabupaten Dairi.

Dalam moment tersebut Pesada menyampaikan capaian program pada semester I, penyampaian hasil survey JKN/BPJS tahap III dan usulan program kedepannya kaitannya pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak khususnya di Kabupaten Dairi. Acara tersebut berjalan lancar, terbangun komunikasi yang baik dengan berdialog langsung dengan Bapak Bupati bersama Ibu Bupati. Adapun peserta audiensi 16 orang perempuan yang terdiri dari 8 orang mewakili responden survey BPJS dari Jumantuang, Pargambiran, Batu Gun-Gun, Lae Great dan enumerator dari Bonian serta 1 orang perwakilan Forum Multi Stakeholder, 1 orang perwakilan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput dan 5 orang Pesada.

Beberapa Rekomendasi yang disampaikan sbb :

  • Mayoritas masyarakat setuju dengan adanya JKN/BPJS, tetapi perbaikan kualitas layanan, memiliki SOP (Standart Operasional Prosedur), dengan tidak membeda-bedakan keanggotaan BPJS berdasarkan sumber pembiayaan (apakah mandiri, PBI, ASABRI, ASKES, Perusahaan).
  • Minimnya pemahaman masyarakat tentang BPJS, harus diimbangi dengan sosialisasi oleh semua pihak. BPJS perlu bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, kepala desa, pimpinan gereja/masjid dan perkumpulan-perkumpulan lainnya.
  • Data PBI harus selalu diupdate, minimal 1 kali 1 tahun, untuk memastikan bahwa PBI adalah benar-benar orang miskin dan membutuhkan.
  • Perlu penjelasan lebih rinci tentang cakupan layanan BPJS, seiring dengan perubahan aturan-aturan dari BPJS dan juga perubahan besaran premi BPJS yang seharusnya dibarengi dengan peningkatan kwalitas layanan.
  • Layanan kesehatan reproduksi seharusnya ditanggung oleh BPJS. Hal ini sesuai dengan PP no.61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.
  • Kegiatan yang merupakan inovasi Permampu melalui Pesada ttg Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi agar direprlikasi oleh pemerintah (mis : Pengelolaan OSS&L, kampanye keluarga peduli HKSR dll).
  • Perlu PERDA/PERBUP tentang perlindungan perempuan dan anak perempuan utk pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan. Mengingat kasus yang didampingi Pesada setiap tahun meningkat, keterjaminan pembangunan yang layak anak dan berpihak kpd perempuan dan tentu ini juga berkaitan dengan Konfensi Hak Anak dan Pengarus Utamaan Gender setiap OPD.

Respon Bapak  Bupati/Ibu Bupati atas rekomendasi dan menjadi RTL sbb :

  • Pembuatan PERBUP tentang Perlindungan Perempuan dan Anak segera Pesada koordinasi dengan OPD terkait untuk menyusunnya hal hal yang diatur dalam PERBUP dan segera dinaikkan.
  • Pesada akan bermitra dengan DEKRANASDA terkait peningkatan kapasitas pengrajin tenun, promosi dan pemasaran produk tenun pewarna alam dan sintetis.
  • Melibatkan Pesada mereview soal bantuan sosial agar tepat sasaran bermitra dengan OPD terkait.
  • Mengusulkan CU Pesada Perempuan untuk go digital untuk non tunai.
  • Terkait pemenuhan HKSR agar berkolaborasi dengan OPD terkait.

Demikian hasil pertemuan Pesada dengan Bapak Bupati/Ibu Bupati Kabupaten Dairi, semoga program yang diusulkan bisa terwujud dan tetap kerjasama dengan Pesada untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat di Kabupaten Dairi, trimakasih. (SES & DS)

Pendampingan Penenun Untuk Pewarna Alami

Hingga saat ini Pesada dengan rutin  melakukan pendampingan perempuan penenun untuk pewarna alami. Pewarna alami merupakan warisan nenek moyang namun dengan perkembangan zaman, pewarna alam tidak lagi ditekuni para penenun. Namun hal ini Pesada tetap memotivasi penenun untuk menekuni pengembangan pewarna alam, dimana sumber pewarna alam tersedia dan mudah diperoleh disekitar lingkungan para penenun. Secara  kesehatan dengan bertenun warna alami sehat termasuk pengguna tenun, selain itu para penenun  menjaga dan melestarikan warisan keahlian nenek moyang  yang sudah dilupakan yang hingga saat ini  tergerus oleh kimia dan peralatan ATBM (alat tenun belum mesin) yang melupakan alat tradisional (Gedogan).

Salah satu kelompok tenun bernama Gabe Binanga Borta pada tanggal 19 Juli 2019 bersama Pesada melakukan praktek pewarna alami dimana kelompok beranggotakan 30 orang. Praktek pembuatan pewarna alam  dari bahan Jajabi, Maholi dan Biji kesumba. Warna yang dihasilkan jajabi untuk pink, maholi untuk warna coklat dan biji kesumba warna orange dengan pengikat warna metode viksasi bahan tawas. Untuk saat ini kelompok tenun Kabupaten Dairi & Kabupaten Samosir.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Pesada untuk pendampingan tenun pewarna alami :

  • Praktek pewarna alami bersama kelompok tenun di 2 kabupaten
  • Memotivasi penenun untuk bisa memproduksi tenun warna alami dengan motif,kualitas benang, kerapian dan control kualitas.
  • Mempromosikan produk pewarna alami kepihak-pihak lain dan mengikuti pameran pekan raya.
  • Memasarkan produk pewarna alami di tingkat local, nasional & internasional

Pesada kerjasama melalui pemerintah dengan memasarkan di tingkat local yaitu Dekranasda Kabupaten Samosir & Dairi. Pada tanggal 03 Agustus 2019 Pesada diminta berkontribusi untuk pameran ulos pewarna alami melalui Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Dairi,   dalam rangka pelantikan pengurus Dekranasda Dairi tahun 2019 – 2024. Melalui kerjasama Pesada dengan pemerintah, kedepan produk produk tenun pewarna alami semakin banyak dikenal dan diminati oleh masyarakat umum sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan penenun untuk kesejahteraan keluarga. (SES)

Perayaan Hari Anak Nasional

ANAK BUKAN PENGANTIN !  Bersama kita bisa cegah Perkawinan Anak/Dini

Pada tanggal 23 Juli setiap tahunnya di Indonesia diperingati sebagai Hari Anak Nasional (HAN).  Pesada  sebagai ORNOP yang peduli kepada persoalan anak perempuan, juga melaksankan perayaan Hari Anak Nasional. Di tahun 2019, pelaksanaan Hari Anak Nasional dilaksanakan di 7 Kabupaten wilayah dampingan Pesada yakni Pakpak Bharat, Dairi, Humbang Hasundutan, Langkat, Samosir, Tapanuli Tengah & Nias. Adapun yang menjadi thema kegiatan HAN adalah Anak Bukan Pengantin ! Bersama kita bisa cegah perkawinan Anak.

Adapun tujuan dari kegiatan HAN:

  1.  Peserta mengetahui dampak dari perkawinan anak/dini
  2.  Peserta mengetahui perkembangan advokasi pencegahan perkawinan anak/dini
  3.  Meningkatnya komitmen bersama untuk pencegahan perkawinan anak/dini.


Untuk wilayah Humbang Hasundutan, peserta yang hadir dalam perayaan Hari Anak Nasional (HAN) berjumlah 85 org (53 perempuan, 32 laki-laki) dan narasumber Ibu Elfarida Ambarita (Dinkes) dan Rouli Manurung (CU Pesada Perempuan).

Di wilayah Tapanuli Tengah peserta yang hadir 121 org (77 perempuan dan 44 laki-laki)  dan narasumber yang hadir Winda Darpianur, M.Kep,NS (Dinkes), Fahruddin Hasibuan S.Kep NS (PPA) dan Jojor Siahaan (Pesada).

Keseluruhan peserta berasal dari perwakilan sekolah SMA sederajat, perwakilan orangtua, perwakilan pemerintah (Kemenag, Dinkes & PPA/P2TP2A, perwakilan tokoh adat & tokoh agama) di masing-masing kabupaten.

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah diskusi kritis mengenai pencegahan perkawinan anak/dini dan perlombaan pembuatan poster dengan thema Pencegahan Perkawinan Anak/Dini.

Melalui Perayaan Hari Anak Nasional tahun 2019, Pesada bersama dengan CU Pesada Perempuan & Faolala Perempuan Nias mengajak tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan dan anak melakukan kampanye bersmaa untuk mencegah perkawinan anak/dini. (BP)

 

 

 

 

 

 

Pertemuan Femokrat Tingkat Provinsi

 

Rabu, 17-18 Juli 2019, Pesada memfasilitasi pertemuan Femokrat tingkat provinsi. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 org (pr.19 lk. 1) yang berasal dari 6 Kabupaten (Pakpak Bharat, Dairi, Humbang Hasundutan, Langkat & Nias Barat). Para femokrat ini berasal dari Dinas BAPPEDA, PMDP2A, Pemberdayaan Perempuan & Anak, Dinkes.

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dari pertemuan ini: menguatkan peran perempuan di bidang pemerintahan. Perempuan tidak lagi hanya menjadi label, tetapi memiliki pengaruh kuat dalam sistem pemerintah daerah.

Tujuan khusus:
1. Meningkatkan kepekaan gender para femokrat.
2. Memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang isi gender dalam anggaran.
3. Memperkuat pemahaman tentang pengarusutamaan gender dalam setiap TPB/SDGs yg menjadi prioritas pembangunan di kabupaten hingga Nasional.
4. Mendorong pembentukan forum Femokrat di Kabupaten masing-masing.

Seluruh proses kegiatan ini difasilitasi oleh Dina Lumbantobing, Dinta Solin & Berliana Purba.

Narasumber:
1. PPA provinsi Sumut: Upaya pemerintah dalam pencapaian SDGs pada tujuan 5 untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
2. BAPPEDA Sumut: proses perencanaan adil gender dalam anggaran daerah/OPD. (BP)

Diskusi Kritis Para Tokoh Adat & Pengurus Lembaga Sulang Silima Kab. Pakpak Bharat Untuk Meningkatkan Peran Tokoh Adat dalam Melakukan Pemenuhan HKSR dan Gizi Perempuan dan Perempuan Muda

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 04 Juli 2019 bertempat di Gedung Pertemuan Balenta – Traju Kab. Pakpak Bharat. Peserta dihadiri  dari perwakilan tokoh adat, Lembaga Sulang Silima dan Calon Perkata-kata perempuan dampingan Pesada.

Tujuan pertemuan ini meningkatkan pengetahuan bagi seluruh peserta mengenai cakupan hak-hak kesehatan seksual & reproduksi perempuan dalam pemenuhan HKSR serta meningkatnya ketrampilan Tokoh Adat dalam melakukan advokasi melalui lembaga adat dan keorganisasian di dalamnya.

 

 

 

 

 

 

 

Untuk seluruh proses difasilitasi oleh tim fasilitator dari Pesada, Maringan Pardede dan Sartika Sianipar juga menghadirkan Narasumber dari Dinas Kesehatan diwakili Syarifah Ainun Siregar, SKM , materi tentang PP 61/2014 Kesehatan Reproduksi  Dan Peran Masyarakat Untuk Melakukan Pemenuhan HKSR Dan Gizi Perempuan & Perempuan Muda.

Dari hasil pertemuan disepakati oleh peserta para tokoh adat  untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan secara khusus menolak perdamaian terhadap kasus Kekerasan Seksual. (MSP)

Monitoring Pelaksanaan SPM Kesehatan Bidang Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Perempuan Di Puskesmas Hutagalung Kabupaten Humbang Hasundutan

Kegiatan monitoring SPM Kesehatan terlaksana di Puskesmas Hutagalung Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan pada hari  Rabu  26 Juni 2019 diikuti oleh 14 orang perempuan yang terdiri dari tenaga kesehatan, perwakilan pengelola OSS&L, dan Pesada.

Adapun tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1) Memperoleh informasi langsung capaian PUSKESMAS  dalam melakukan implementasi SPM Kesehatan bidang KSR perempuan;

2) Mengadakan diskusi langsung ke pihak yang menangani bidang kesehatan seksual dan reproduksi perempuan;

3) Memperoleh masukan dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan implementasi SPM kesehatan bidang kesehatan seksual dan reproduksi.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinta Solin (Direktur Pesada). Dari hasil monitoring SPM diperoleh informasi :

  • Masih ada perempuan hamil yang tidak rutin melakukan kunjungan ke Puskesmas untuk pemeriksaan kehamilan di Puskesmas (K1-K4). Berdasarkan informasi dari tenaga kesehatan menyebutkan rata-rata perempuan melakukan pemeriksaan di K3-K4.
  • Pelaksanaan kelas ibu hamil terlaksana bersamaan dnegan kegiatan Posyandu, namun minim keterlibatan suami. Hal ini karena kurangnya informasi dan promosi kepada suami dan keluarga ibu hamil mengenai pentingnya keterlibatan suami dan keluarga.
  • Di Puskesmas Hutagalung juga menyediakan layanan Antenatal Care yang dikenal dengan 10 T terdiri dari: mengukur Tensi, Timbang Berat badan, Palpasi, mengukur HB, mengukur LILA (Lingkar Lengan Atas), mendengar denyut jantung, mengukutr tinggi badan, tinggi fundus, Imunisasi, dll. Tindakan yang diberikan kepada bayi pasca dilahirkan adalah: Imunisasi HBO, pemberian salap mata, suntikan vitamin K untuk mencegah perdarahan pada KN-1.
  • Untuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi kepada remaja yang diberikan berupa penyuluhan tentang kesehatan dan pemberian tablet Fe kepada siswi SMP.
  • Pelaksanaan Posyandu Lansia dilaksanakan secara rutin dan aktif dengan kegiatan yang dilakukan senam Lansia, cek tensi, latihan koor Lansia dengan melibatkan Bidan Desa, dan kader. (BP)

Monitoring Pelaksanaan SPM Layanan Kesehatan Bidang Kesehatan Seksual dan Reproduksi (KSR) di Puskesmas Sukaramai Kab. Pakpak Bharat

Kerjasama dengan Dinas Kesehatan  Kab. Pakpak Bharat telah terlaksana melalui penandatanganan Nota Kesepemahaman bersama (MoU) antara Pesada dengan Dinas Kesehatan  Kab. Pakpak Bharat tentang ‘Peningkatan Program Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dan Kualitas Layanan Kesehatan sesuai Standard Pelayanan Minimum (SPM) Kesehatan dan Tujuan 3 SDGs di Wilayah Kerja Puskemas Sukaramai Kec.Kerajaan. Pusat informasi & pembelajaran Layanan Kesehatan di  Puskesmas bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sesuai dengan Standard Pelayanan Minimum (SPM).

Bentuk kerjasama yang dilakukan melalui pengelolaan OSS&L (One Stop Service and Learning) yang sering disebut sebagai Pusat Perlindungan HKSR Perempuan untuk Pelayanan dan Pembelajaran. Sebuah inovasi dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak kesehatan seksual & reproduksi perempuan melalui OSS&L. Harapannya, inovasi ini bisa memberikan informasi dan pembelajaran kepada perempuan untuk pemenuhan HKSR serta memberikan masukan untuk perbaikan layanan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan sesuai SPM Kesehatan  di Puskesmas.

Pada tanggal 24 Juni 2019 Pesada melakukan wawancara atau FGD dengan pihak pemberi layanan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.  Bertujuan diperoleh masukan untuk perbaikan implementasi SPM Kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dan menyampaikan hasil monitoring tersebut kepada pihak pemerintah sebagai bentuk advokasi perbaikan kebijakan terkait dengan pemenuhan HKSR perempuan.

Pertemuan ini dihadiri Kepala Puskesmas Sukaramai, Koordinator Bidan, para bidan Pustu, perwakilan FMS dan dari Pesada. FGD ini difasilitasi oleh Maringan S Pardede  (Korwil PbS) dan Nursalimah Tinambunan (Staf Lapang PbS). (MSP)

Pertemuan SPUK ( Suara Perempuan untuk Keadilan )

SPUK ( Suara Perempuan untuk Keadilan ) adalah organisasi perempuan yang dibentuk oleh Pesada yang mempunyai visi menghimpun perempuan untuk mewujudkan hak-hak sipil politik dan sosial ekonomi perempuan. Misi dari organisasi ini adalah

a) Melakukan upaya-upaya pengawasan dan advokasi terhadap pemerintah khususnya DPRD untuk isu-isu perempuan
b) Melaksanakan pendidikan dan komunikasi antar anggota melalui rapat (semester, tahunan dan dua tahunan) dan kursus
c) Menjaring dukungan untuk representasi atau perwakilan perempuan dibidang politik

Pada awalnya organisasi ini bernama SPD ( Suara Perempuan Dairi ). Yang dibentuk pada tahun 1999, dimana dimasa itu Pesada melakukan pendidikan politik secara reguler selama tiga bulan dengan mengundang kader – kader perempuan Pesada yang potensial. Melalui pendidikan inilah lahir SPD dengan tujuan yang tersebut diatas. Pada tahun 2005 SPD berganti nama menjadi SPUK karena Suara Perempuan bukan hanya di Dairi tetapi ada di seluruh dampingan Pesada, mengingat jangkauan wilayah pendampingan Pesada yang semakin bertambah, maka pada tahun 2008 dibentuklah SPUK untuk Wilayah Dairi. Organisasi ini bersama dengan Pesada aktif dalam mengidentifikasi perempuan potensial di setiap unit Credit Union, melakukan audiensi ke pemerintah dan DPRD, terlibat menjadi pemantau dalam Pemilu dan Pilkada, serta melakukan pendataan akan hak identitas di kelompok.
Pada tanggal 17 Juni 2019 diadakan pertemuan rapat SPUK untuk melaporkan pertanggungjawaban pengurus periode 2015 – 2018, pemilihan pengurus untuk periode 2019 – 2022, penyusunan rencana kerja dan pengesahan AD/ART. Dalam pertemuan ini laporan pertanggungjawaban pengurus diterima oleh peserta rapat. Juga terpilih pengurus SPUK sbb:
Pengurus SPUK Periode Tahun 2019 – 2022
Ketua
• Patar Situmorang
Sekretaris
• Marni Berutu
Bendahara
• Sartika SIanipar (Pesada)
Badan Pengawas Organisasi
• Leri Sinaga dan Gloria Ginting
Koordinator wilayah Siempat Nempu
• Reminta Tumangger&Medi Berutu
Koordinator wilayah Sidikalang
• Hotma Simarmata&Pesta Natalia Aritonang
Koordinator wilayah Tigalingga
• Norita Girsang&Asima Tarigan
Koordinator wilayah Sumbul
• Jusrida Nainggolan&Delima Pandiangan

Dalam pembahasan AD/ART ditegaskan kembali bahwa iuran SPUK akan di bayar dan dipotong langsung dari pembagian SHU anggota tahunan. Dan ini menjadi rencana tindak lanjut di unit untuk mensosialisasikan hasil pertemuan supaya anggota memperoleh informasi baru atas perubahan yang akan dilaksanakan di unit.
Dengan terpilihnya kepengurusan baru sangat diharapkan mereka dapat menjalankan mandate yang sudah dipercayakan anggota kepada mereka.
Selamat untuk pengurus baru dan tetaplah berjuang untuk menyuarakan keadilan untuk perempuan dalam bidang sosial dan politik khususnya mendukung keterwakilan perempuan dipengambilan keputusan mulai dari tingkat desa sampai pusat. ( ES )

Group Picture

Pengurus SPUK Periode 2019 – 2022

Peserta pertemuan berjumlah 42 orang perwakilan dari unit wilayah Kabupaten Dairi.

Kertas Posisi Dalam Rangka Pemilu 2019

Kertas Posisi Pesada dalam rangka Pemilu 2019

Pilih Caleg Perempuan, Pilih Presiden/Wapres Peka Gender

JANGAN GOLPUT

No. : 032/C.7/DE/Pesada-Sdk/III/2019

Pada tanggal 17 April 2019 akan dilaksanakan pemilihan umum serentak di seluruh Indonesia. Sejak terlaksananya Pemilu Demokratis pertama di tahun 1999, bahkan di sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia; Pemilu tahun 2019 ini adalah pemilihan terbesar pertama dengan suhu politik yang cukup tinggi. Rakyat akan memilih Presiden & Wakil Presiden, DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Para calon yang akan dipilih adalah calon yang berasal dan didukung oleh partai politik, kecuali DPD. Seluruh calon yang terpilih akan mengurus Rakyat dan Negara hingga 5 tahun ke depan.
Pesada sebagai LSM Perempuan yang sejak berdiri di tahun 1990 konsisten bergerak untuk penguatan perempuan menuju keadilan dan kesetaraan gender, telah melihat bahwa Pemilu sebagai salah satu indikator utama demokrasi, sampai saat ini belum dapat menunjukkan prosentase yang signifikan untuk keterwakilan perempuan di badan perwakilan maupun di kepemimpinan. Demokrasi tanpa kehadiran signifikan perempuan, bukanlah demokrasi. Meski berbagai aturan untuk kuota perempuan di politik sebagai komitmen Indonesia terhadap tindakan nyata percepatan kesetaraan perempuan dan laki-laki telah dikeluarkan, tetapi belum dapat secara nyata meningkatkan prosentase minimum perempuan di parlemen.
Dengan jumlah penduduk sebesar 266 juta, dimana perempuan 49,7%; prosentase rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen sampai saat ini tidak pernah mencapai 30%, bahkan tidak mampu mencapai angka 20% di DPR RI. Pada empat periode pemilu terakhir, keterwakilan perempuan tertinggi adalah pada pemilu 2009, dengan proporsi sebesar 17,86 persen. Tetapi pada periode 2014-2019, prosentase ini menurun menjadi 17,32 persen atau 97 orang atau dari total anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang. Pola prosentase yang sama juga terjadi di Sumatera Utara, dimana jumlah perempuan di DPRD tingkat I SUMUT hanyalah 13 orang atau 13%; sementara rata-rata di tingkat dua lebih rendah lagi yaitu 12% atau 133 perempuan dari 1.095 total DPRD di 33 Kab.Kota. Bahkan 2 Kabupaten tidak mempunyai anggota DPRD perempuan sama sekali, yaitu Nias dan Pakpak Bharat.
Seyogyanya sesuai prinsip demokrasi, Pemilu menjamin sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili. sehingga tidak ada kelompok yang ditinggalkan dalam pengambilan keputusan. Persis seperti prinsip SDGs No one left behind dan terutama prinsip yang dipercaya Pesada sebagai Koordinator Konsorsium delapan LSM Perempuan di Sumatera, yaitu: Leave no she behind (tidak seorangpun perempuan ditinggalkan).
Demikian juga UU Politik yang menyebut bahwa tujuan dan fungsi partai salah satunya adalah meningkatkan partisipasi politik dan melakukan pendidikan politik (pasal 10 dan 11 UU no.2 tahun 2008), tetapi Pesada belum melihat pengaruhnya terhadap partisipasi khususnya representasi perempuan di bidang politik maupun kecerdasan politik seluruh rakyat. Yang terjadi bukanlah kecerdasan politik, tetapi telah menciptakan kelompok-kelompok yang sporadic dan secara sederhana memposisikan diri sebagai kelompok pengikut, pro dan kontra, ataupun pendukung. Kesadaran politik untuk terlibat aktif telah menjadi sebuah mobilisasi yang dapat menciptakan pembodohan rakyat secara sistematis. Bahkan terdapat pihak yang telah menciptakan identitas perempuan yang menguatkan stereotype perempuan sebagai mahluk yang berada di arena domestic.
Dalam rangkaian pendidikan politik perempuan akar rumput maupun berdasarkan pengalaman Pesada di lapang, perempuan menghadapi berbagai persoalan untuk dapat masuk ke ruang politik dan diterima sebagai pemimpin. Hambatan dimulai dari tingkat keluarga hingga ke institusi lainnya; sementara upaya khusus untuk memahaminya masih minim. Issue pemiskinan perempuan karena gender (hak atas tanah, asset, waris), maupun berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan (KDRT, seksual, psikis) , akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reporoduksi (AKI, gizi perempuan & stunting, ketersediaan obat dan layanan bermutu), perkawinan usia anak & dini, pendidikan dan pekerjaan bernilai ekonomi; belum menjadi perhatian politisi, para wakil rakyat maupun agenda politik para calon legislative. Kondisi ini diperparah dengan politik uang yang selalu terjadi di masyarakat dan dilakukan oleh calon menjelang hari pemilihan.
Oleh karenanya PESADA yang secara langsung bekerja di 15 Kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara; dan secara tidak langsung mengkoordinir 7 LSM Perempuan di 7 provinsi menegaskan posisi politiknya dalam 7 poin sebagai berikut:

  1. Akan terus mengawal seluruh proses demokrasi yang sesungguhnya dengan memegang teguh nilai di pedoman perilaku Pesada, yaitu : Non Partisan.
  2. Secara aktif dan terencana terus melanjutkan pendidikan politik dengan berbagai strategi untuk membangun kesadaran kritis perempuan akar rumput, perempuan muda, pemilih pemula untuk memilih dan memenangkan perempuan di seluruh arena kepemimpinan.
  3. Khusus untuk PEMILU 2019, memilih perempuan untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR-RI, dengan memprioritaskan perempuan potensial dampingan Pesada, menganalisis Agenda Politik ybs dan Parpol yang sesuai dengan kepentingan politik perempuan akar rumput.
  4. Memilih perempuan untuk DPD dengan menganalisis Agenda Politik kedua calon dan berkomunikasi secara efektif.
  5. Memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang peka gender, memiliki rekam jejak yang bersih, bukan pelanggar HAM, telah terlihat kinerjanya, dan menghormati gerakan masyarakat sipil khususnya perempuan akar rumput.
  6. Akan terus mengawal proses PEMILU hingga pengumuman hasil melalui keterlibatan di dalam monitoring secara selektif terutama di Dapil perempuan potensial dampingan Pesada
  7. Menyerukan kepada semua masyarakat untuk memilih dan memenangkan perempuan di tanggal 17 April 2019.

Gunakan hak politik kita sebagai pemegang kedaulatan di tanggal 17 April 2019.

Pilih Caleg Perempuan, Pilih Presiden/Wapres Peka Gender

JANGAN GOLPUT

Sidikalang, 18 Maret 2019
Contact person

  • Eksekutif : Dinta Solin 082267004053
  • Advokasi & Kepemimpinan Perempuan: Berliana Purba 082361529186
  • Knowledge Manag. & WCC Sinceritas: Dina Lumbantobing 082164666615

 

Perayaan IWD Di Wilayah Dairi


Perayaan IWD ( International Women Day ) wilayah Dairi diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2019 di Pusdipra Sidikalang. Peserta yang hadir berjumlah 90 orang (pr 88 & lk 2) yang merupakan perwakilan dari CU Pesada Perempuan 76 orang, KELPUM 4 orang SPUK (Suara Perempuan Untuk Keadilan) 1 orang , FKPAR (Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput) 1 orang, FMS (Forum Multi Stakeholder) 1 orang, Penyintas 2 orang dan Staf Pesada 5 orang. Tema perayaan IWD tahun ini adalah Pilih Caleg Perempuan dan Jangan Golput .
Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia, pendidikan politik menjadi salah satu rangkaian acara untuk memberikan pemahaan kepada perempuan mengenai hak politik perempuan, partisipasi dan keterwakilan perempuan di PEMILU 2019, dalam kesempatan ini hadir 2 orang Calon Legislatif Perempuan Dapil 1 Kab. Dairi yaitu

  1. Dunen Nainggolan, Caleg dari Partai PDIP nomor urut 9. Ibu ini merupakan anggota CU Pesada dan didukung penuh oleh CUPP dan Pesada melalui dana Partisipasi Politik Perempuan. Visi : memperjuangkan hak dan aspirasi perempuan untuk kesejahteraan rakyat. Misi: kesehatan, pendidikan, pertanian , seni dan budaya.
  2. Dr. Marini Stannie, S.IP, M.Pd.K Caleg dari Partai PSI nomor urut 3. Ibu ini merupakan Akademisi yang berjuang untuk pemberdayaan perempuan dan anak yang bertujuan sama-sama sehat, cerdas, dan kerja untuk Dairi.


Kedua Caleg ini melakukan dialog dengan peserta, masing masing Caleg menyampaikan Visi dan Misinya, serta membuat kontrak politik dengan kedua caleg. Peserta sangat antusias untuk mewujudkan keterwakilan perempuan, dapat dilihat dengan banyaknya harapan yang mereka sampaikan apabila Calon terpilih dapat memperjuangkan aspirasi mereka seperti kurangnya dokter spesialis anak di rumah sakit, meningkatkan pelayanan untuk ibu bersalin dengan memastikan dokter kandungan ada di tempat, adanya perhatian kepada harga produk pertanian dan peternakan, pendidikan yang berkwalitas, pertanian organic dan ketersediaan PPL di desa. Dukungan penuh dari perempuan sangat diharapkan untuk mewujudkannya, kedua Caleg berharap suara perempuan untuk perempuan tanpa politik uang.
Setelah berdialog dengan Caleg perempuan, peserta memperoleh kesempatan untuk melakukan pemeriksaan IVA 20 orang dan tes Gula Darah 36 orang yang difasilitasi oleh Team Medis dari Puskesmas Batang Beruh.

#13032019(ES/SS)