Pesada.ORG

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Fungsi dari pembukuan adalah untuk mengetahui setiap transaksi yang dilakukan di dalam suatu lembaga atau koperasi bahwa tidak ada satu transaksi pun yang terlewat atau tidak tercatat. Dalam hal ini dibutuhkan ketelitian untuk melakukan pencatatan. Pencatatan yang teliti dan rapi sangatlah memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan usaha yang dijalankan. Dengan mengetahui transaksi apa saja yang ada pada hari itu maka akan diketahui bagaimana distribusi uang pada hari itu, kemana uang itu dikeluarkan dan dari siapa saja uang itu diterima. Pembukuan yang jelas dan rapi akan membangun kepercayaan anggota kepada lembaga tersebut.

Dalam hal ini Kopwan Pesada PEREMPUAN melaksanakan Kursus Pembukuan untuk pengurus baru yang telah terlaksana pada tanggal 16 – 22 Juni 2021. Kursus ini diikuti oleh pengurus baru dari wilayah Siempat Nempu, Rantebesi, Sumbul dan Sidikalang. Melalui kursus ini pengurus baru sudah mulai memahami praktek pencatatan mulai dari Slip Uang Masuk, Slip Uang Keluar, Daftar Uang Masuk, Daftar Uang Keluar dan Buku Kas. Serta pencatatan pembulatan angka ke bawah dan ke atas. Peserta sangat serius dan antusias dilihat dari hasil praktek pembukuan dapat dilakukan sampai pengisian buku kas. #KopwanCUPP

 

 

PESADA pada tanggal 17 Juni 2021 mengadakan Pelatihan “Keamanan Pangan” untuk kelompok dampingan di Wilayah Nias Utara. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas kesehatan Kab. Nias Utara. Salah satu syarat yang harus dilakukan agar dapat memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Dalam pedoman pemberian Sertifikat  Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) disebutkan bahwa syarat pengurusan P-IRT adalah bila makanan yang diproduksi itu tahan lebih dari 7 hari.  Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tnagga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/walikota terhadap pangan produksi IRTP dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

Masa berlaku SPP-IRT berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Masa berlaku juga dapat berakhir bila pangan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga tersebut dilarang diedarkan.

Setelah selesai pelatihan keamanan pangan dilanjutkan dengan meninjau proses pembuatan VCO mulai dari awal hingga selesai.  Semoga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan. (BP)

Peran para tokoh agama dan tokoh adat di Kabupaten Humbang Hasundutan sangat penting dalam membina berjalannya norma adat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat khususnya Batak Toba. Norma adat menjadi pegangan bagi masyarakat adat dalam relasi kekerabatan dalam komunitas dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat dalam kehidupan demokrasi politik dan ekonomi. Dalam praktiknya norma adat Batak Toba yang patrilineal memberikan keistimewaan bagi laki-laki dibanding perempuan dalam akses, partisipasi dan kontrol terhadap sumberdaya. Perempuan sebagai anggota masyarakat adat ternyata masih juga sering mengalami diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan

Dalam konteks demokrasi, diskriminasi gender terhadap kepemimpinan perempuan di berbagai level dan arena masih terus terjadi. Tingkat keterwakilan perempuan di arena kepemimpinan politik, struktur adat & lembaga agama, dan posisi strategis di dalam lembaga ekonomi masih sangat rendah. Jika pun ada kandidat perempuan yang berani maju dalam proses pemilihan, mereka ternyata masih sering terhambat oleh pandangan adat yang mengutamakan marga yang sama, mesti laki-laki, sudah menikah dan juga masalah politik uang.

Mulai tahun 2015, PESADA telah mulai melibatkan para tokoh adat dan agama dalam memperjuangkan perlindungan perempuan korban kekerasan dan pemenuhan Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi (HKSR) Perempuan. Pembentukan forum multi stakeholder dari unsur tokoh adat & agama menjadi mitra strategis dalam mendukung upaya pencapaian program PESADA di Humbang Hasundutan.  Forum ini menjadi wadah untuk menumbuhkan dukungan tokoh adat & agama melalui diskusi kritis, penanganan kasus, dan pendidikan publik terkait masalah perempuan di berbagai bidang.

Untuk menggiatkan kembali forum tokoh adat & agama di Humbang Hasundutan yang sempat vakum akibat kebijakan pembatasan sosial pandemic Covid-19, PESADA memfasilitasi Diskusi kritis bagi tokoh Adat & Agama daerah dampingan PESADA pada hari  Rabu, 09 Juni 2021, di hadiri oleh 21 orang, (15 pr,6 lk)  di Talbak coffee –  Sirisirisi. PESADA memfokuskan tentang issu gender dalam kepemimpinan perempuan. Issu ini menjadi relevan menjadi topik mengingat pentingnya meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Adapun tujuan pertemuan tersebut adalah :

• Peserta memahami hak-hak politik perempuan dan kepemimpinan perempuan.
• Peserta menyadari akar masalah diskriminasi gender dalam nilai-nilai adat terhadap kepemimpinan perempuan.
• Forum tokoh adat & agama memiliki perspektif gender dan semakin aktif mendukung kepemimpinan perempuan dan penanganan kasus-kasus KtP di Humbang Hasundutan

 

Pada pertemuan ini, PESADA menghadirkan 4  perempuan potensial dampingan PESADA sebagai narasumber yang menyampaikan pengalaman, hambatan, peluang masing-masing serta menyampaikan harapan kedepan kepada tokoh agama  dan adat.

Kegiatan berjalan dengan baik  dengan menerapkan protokol kesehatan, peserta Tokoh Adat & Agama merespon aktif dalam menyampaikan pendapat. Diskusi kritis ini diharapkan dapat meningkatkan perspektif gender dan tumbuhnya dukungan terhadap upaya peningkatan partisipasi & keterwakilan perempuan di berbagai level. (SS)

Pengembangan Penanaman padi dengan metode S.R.I (System of Rice Intensification), untuk saat ini adalah metode penanaman yang langkah dilakukan oleh petani oleh sebab itu PESADA bersama kelompok perempuan yang didampingi pekerjaan sebagai petani. Pengembangan pertanian melalui kelompok kebun keluarga sebagai sumber pangan keluarga seperti sayuran, bumbu dll dengan perawatan tanaman ramah lingkungan, selain itu petani perempuan memperoleh pengetahuan bagiamana proses penanaman  padi dengan metode SRI.

Sebelum penanaman padi PESADA bersama anggota kelompok perempuan mempraktekkan pembuatan kompos ramah lingkungan/organik, pembuatan bokashi yaitu kompos organic dan pestisida cair dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan yang tidak bermanfaat dan mengandung zat pupuk tanaman.

Penanaman padi dengan metode S.R.I. adalah teknik budidaya padi yang mampu meningkatkan produktivitas padi dengan cara mengubah pengelolaan tanaman, tanah, air, dan unsur hara.

Keuntungan penanaman padi metode SRI adalah tanaman hemat air, hemat biaya benih, hemat waktu karena panen lebih awal, produksi bisa meningkat.

Oleh Sebab itu PESADA bersama Dampingan kelompok Kebun Keluarga “ Ronaria” desa Batu Kapur – Karing Kab.Dairi mempraktekkan  penanaman padi dengan metode S.R.I. Dalam kegiatan ini, petani perempuan dengan semangat dan aktif mengikuti diskusi ini yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2021, peserta diikuti oleh 20 orang petani perempuan dan diharapkan kelompok lain menerapkan penanaman padi dengan metode SRI banyak di minati oleh petani perempuan lainnya. (SS)

Mulai tahun 2015, PESADA telah mulai melibatkan para tokoh adat dan agama dalam pelaksanaan program.  Pelibatan para tokoh sebagai pendukung dalam pencapaian program di wilayah dampingan PESADA. Bentuk pelibatan para tokoh sangat bervariasi, sesuai dengan kebutuhan lokal.  Mereka mulai terlibat dalam aktifitas untuk pemenuhan hak-hak perempuan melalui advokasi kebijakan pemerintah, terlibat dalam mediasi kasus dan merujuk kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di desa masing-masing.

Kamis, 27 Mei 2021 PESADA melaksanakan kegiatan diskusi dengan Tokoh Adat & Tokoh Agama wilayah Kab. Pakpak Bharat di Balenta Desa Traju.

Pertemuan tersebut dihadiri dengan peserta 17 orang (perempuan 12 & laki-laki 5). Kegiatan pertemuan ini bertujuan untuk penguatan perspektif para tokoh dalam memahami hak-hak politik perempuan khususnya dalam kepemimpinan perempuan dan melakukan advokasi melalui lembaga agama dan adat serta pemerintah desa agar mendukung dengan menerima kepemimpinan perempuan. Khusus di kabupaten Pakpak Bharat akan melakukan PILKADES serentak sehingga pentingnya pemahaman bersama mengenai dukungan Tokoh Adat & Agama terhadap perempuan  menjadi kepala desa. Dalam diskusi tersebut Tokoh Adat & Agama memahami bersama mengenai HAM, HAP, prinsip-prinsipnya dan UU no.7/1984 ttg penghapusan diskriminasi termasuk Hak-hak perempuan pedesaan. (SS,JB)