Setiap tahun, seluruh organisasi dan individu yang peduli terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, memperingati 16 Hari Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 Hari Aktivisme). Peringatan ini dimulai dari tanggal 25 November s/d 10 Desember.

Menyambut peringatan 16 Hari Kampanye Anti Kekerasan Terhdap Perempuan tahun 2023 ini, Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) mengajak perwakilan komunitas dampingan yang disebut dengan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) mengadakan konsolidasi.  Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan pusat host di PUSDIPRA- Sidikalang pada tanggal 22 November 2023 dan diikuti dari 7 titik zoom lokasi kantor/sekretariat PESADA dengan jumlah peserta yang mengikuti sebanyak sebanyak 82 orang perempuan yang terdiri dari : Anggota FKPAR  berjumlah 51 orang, SPUK 8 orang, FMS 3 orang, FPM 3 orang, Personil PESADA 10 orang dan personil KESADANTA 7 orang.

Diawali dengan pengenalan program PERMAMPU yang menginisiasi lahirnya FKPAR di tahun 2015, peserta menjadi semakin paham dengan Visi FKPAR yang bertujuan untuk “Terwujudnya gerakan perempuan akar rumput yang mandiri untuk mendorong kepemimpinan perempuan yang mampu melakukan advokasi dan pemenuhan hak-hak perempuan yang berkeadilan gender”. FKPAR menjadi salah satu strategi yang dipilih untuk menguatnya gerakan kolektif dan kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput khususnya perempuan miskin, yang termarjinalkan dari layanan utama, kesempatan mengakses sumber daya dan kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, serta kurang menikmati hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya, 5 tahun ke depan, Pencegahan Perkawinan ≤ 19 tahun dan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) menjadi fokus advokasi FKPAR.

Kehadiran narasumber dari KPU Propinsi Sumatera Utara, meningkatkan  pengetahuan dan kesadaran perempuan mengenai perundang-undangan yang memuat hak politik perempuan dan kepemimpinan perempuan. Pertanyaan yang cukup menggugah, mengapa jumlah DPRD  tidak sampai 30%, padahal data pemilih lebih besar perempuan daripada laki-laki? Hal ini menjadi dorongan kuat untuk meningkatkan dukungan kepada perempuan potensial dampingan PESADA untuk menang dalam PEMILU 2024. Data menunjukkan, dari Daftar Calon Tetap (DCT) Sumut, 35% calon adalah perempuan, memenuhi quota 30% sebagai affirmative action untuk mendorong kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 UU No.7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Dari identifikasi caleg yang dilakukan, terlihat bahwa minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik yang berdampak pada ketidaktahuan pemilih tentang caleg  perempuan yang terdaftar di Daftar Caleg Tetap (DCT) yang akan dipilih di Pemilu 2024. Oleh karena itu, PESADA bersama FKPAR akan menganalisis DCT dan menentukan calon yang akan didukung di Pemilu 2024 mulai dari tingkat kabupaten, propinsi dan nasional, termasuk calon DPD RI.

Dari seluruh rangkaian diskusi yang dilakukan selama proses, maka FKPAR menyampaikan pernyataan sikapnya sebagai berikut:

1. Gunakan Hak Pilih di PEMILU 2024.
2. Pilihlah calon dan pasangan calon yang memenuhi kriteria :
3. Memiliki program kerja untuk pemenuhan hak-hak perempuan & kepemimpinan perempuan, termasuk anak perempuan, perempuan Lansia dan perempuan disabilitas dan kelompok marjinal lainnya.
4. Memiliki rekam jejak yang baik (bukan KORUPTOR, bukan pelaku POLIGAMI, bukan pelanggar HAM).
5. Bukan pelaku kekerasan.
6. Menghargai keberagaman yang ada di masyarakat dan Indonesia.
7. Bukan bagian dari politik dinasti atau politik keluarga.
8. Pengurus dan anggota FKPAR dampingan PESADA berkomitment untuk tidak terlibat politik uang.
9. Melakukan pemantauan, pengawasan terhadap semua pelanggaran yang terjadi sebelum dan setelah PEMILU, serta melaporkannya ke Bawaslu dan kontak person PESADA dengan memuat identitas pelapor, peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa terjadi, saksi yang melihat peristiwa terjadi dan bukti. Bahkan bila diperlukan bersedia menjadi saksi, yang dijamin oleh UU RI No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 2015 pasal 134.
10. Jadilah Pemilih Cerdas agar tercipta Pemilu yang berkeadilan dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi/keluarganya.

Jangan jual suaramu.

Berikan suaramu kepada calon yang bersih, adil, hormat kepada Perempuan dan menghargai keberagaman.

Hormat kami,

Juni Ida Lumbanbatu

Ketua FKPAR

 DALAM UPAYA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERNIKAHAN DI BAWAH USIA 19 TAHUN

Mulai bulan Juli 2023 – Juni 2024, PESADA bekerjasama melalui konsorsium PERMAMPU yang didukung  INKLUSI akan fokus  pada Program Pencegahan dan Penanganan Korban pernikahan usia di bawah 19 tahun.  Agenda PESADA untuk menindaklanjuti situasi darurat Pernikahan dibawah usia 19 tahun atau pernikahan dini sudah dimulai dengan memberikan pendidikan dan membuka ruang diskusi di tiga desa dampingan PESADA di Kabupaten Langkat. Hasil curah pendapat dan pendataan ditemukan 15 kasus pernikahan dini, hanya dari data dua desa saja di Kabupaten Langkat. Mengingat pencegahan dan penanganan korban pernikahan usia dini ini, tidak bisa lepas dari tanggung jawab pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Langkat, untuk itu  pada Agustus 2023 PESADA telah membuka ruang audiensi, agar pemerintah desa lebih memberikan perhatian dan bahasan khusus terkait isu pernikahan dibawah usia 19 tahun yang secara nyata terjadi di desanya. Adapun tujuan dari audiensi tersebut adalah pemerintah desa kiranya mendukung Program Pencegahan dan Penanganan Korban Pernikahan dibawah usia 19 tahun, yang pada tahun 2023 – 2024 akan lebih fokus dilaksanakan oleh PESADA  atas dukungan INKLUSI melalui Konsorsium PERMAMPU.

Audiensi yang diadakan di dua desa yaitu Desa Sei Litur Tasik dan Desa Jati Sari tersebut dihadiri 20 orang, yang terdiri dari Kepala Desa Sei Litur Tasik dan Kepala Desa Jati Sari, delapan orang Kepala Dusun, Direktur PESADA, Kader PESADA, dan PJ CUB KESADANTA.

Dengan dibukanya ruang audiensi ini, Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Program pencegahan dan penanganan pernikahan usia dibawah 19 tahun ini mendorong pencapaian SDGs Desa Sei Litur Tasik dan Desa Jati Sari, selain itu, bahwa pernikahan usia di bawah 19 tahun memang masih terjadi dan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah desa. Dimana secara data tidak ditemukan ada pernikahan usia di bawah 19 tahun, karena masyarakat sering memanipulasi usia perempuan/laki laki dalam pengurusan pernikahan. Oleh sebab itu, jika hal ke depan PESADA akan fokus penanganan dan pencegahan pernikahan usia di bawah 19 tahun, maka pemerintahan desa Sei Litur Tasik dan Desa Jati Sari akan siap mendukung pelaksanaan program.

Di Perdesaan Makin Rendah Lagi

“Kami yakin kesenjangan jumlah perempuan dan laki-laki akan lebih buruk lagi bila masuk ke level pemilihan di perdesaan dan kelurahan,” ujar Koordinator Forum Belajar Capacity Building (FBCB), Eva Khovivah, dalam siaran pers yang diterima Analisadaily.com, Rabu (1/2). FBCB merupakan forum penguatan kapasitas bagi anggota yang terdiri dari 15 LSM di Sumatera. Mereka berkomitmen untuk memastikan seluruh anggota dan kelompok dampingan bersatu melawan politik identitas dan patriarki dalam PEMILU 2024. FBCB bekerja untuk penguatan perempuan akar rumput dan memberi layanan untuk perempuan korban kekerasan berbasis identitas gender dan seksualitas. Forum LSM ini juga melakukan pendampingan terhadap pengusaha mikro dan usaha kecil, petani, kelompok minoritas dan marginal (disabilitas, lansia, perempuan muda & anak perempuan, miskin kota dan perempuan pedesaan). Diskriminasi Budaya Patriarkhi dan politik identitas “Pengalaman kami selama ini, menunjukkan masih minimnya perhatian dan komitmen kepada kepentingan dan kebutuhan mereka,” kata Eva Khovivah. Secara sosial, posisi perempuan, kelompok minoritas dan marginal masih dianggap lebih rendah dari yang lain. Menurut Eva, akses perempuan ke kepemimpinan juga makin terpuruk dari pemilu ke pemilu. Semua itu akibat adanya praktik diskriminasi yang bersumber dari budaya patriarki yang meyakini laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin dibanding perempuan. Hal itu diperburuk lagi dengan maraknya politik identitas dengan menggunakan interpretasi ajaran agama, dan aturan-aturan adat dari beragam suku. Belum lagi realitas keterbatasan akses perempuan, kelompok minoritas dan marginal terhadap sumberdaya ekonomi, informasi dan terutama teknologi informasi digital lewat media sosial. “Semua sengkarut itu telah membuat akses perempuan ke kepemimpinan semakin terpuruk, terutama jelang pemilu dan Pilkada 2024 ,” kata Eva. Pendidikan Politik Kritis Situasi itu mendorong FBCB mengundang semua pihak, agar berkontribusi untuk: (1) melakukan pendidikan politik bagi perempuan akar rumput, agar memastikan diri menjadi wakil rakyat maupun Pemimpin dalam Pemilu dan Pilkada 2024, serta menjadi pemilih cerdas yang bebas dari politik uang, (2) mengkampanyekan dan menyuarakan agenda politik perempuan dan kelompok minoritas, (3) melaksanakan peningkatan kapasitas bagi pemimpin perempuan di akar rumput dan bagi lembaga anggota FBCB, khususnya bagi lembaga yang baru melakukan regenerasi kepemimpinan, (4) menjaga agar gerakan/aktivis tidak terpecah karena pilihan politik dan meminimalisir kerentanan konflik politik identitas antar aktivis dan Gerakan. Eva mengatakan, secara secara internal FBCB akan terus memperkuat keorganisasian mereka. “Kami juga akan melakukan kolaborasi dengan semua pihak yang percaya dengan keadilan gender, demokrasi dan keberagaman untuk memperkuat gerakan perempuan akar rumput dan kelompok minoritas bersatu melalui pendidikan politik khususnya pendidikan pemilih,“ katanya (ja). (JA)

https://analisadaily.com/berita/baca/2023/02/01/1038387/forum-belajar-capacity-building-fbcb-bersatu-lawan-politik-identitas/

Setiap tahun, PESADA melaksanakan program yang mengacu kepada tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang telah dirumuskan dengan metode ToC (Theory of Change). Dari design tersebut diturunkan Rencana Kerja Tahunan, yang secara konsisten di setiap awal tahun PESADA melaksanakan Evaperca (Evaluasi dan Perencanaan) sekaligus menyusun Rencana Kerja tahunan dan Pertanggungjawaban Publik. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 19 – 20 Januari 2023 bertempat di Pusdipra Sidikalang dan secara Hybrid/online di 5 titik link Zoom dari wilayah Medan & Langkat, Tapteng, Humbang Hasundutan dan Nias, dihadiri 37 orang (34 Pr., 3 Lk. ).

PESADA melaksanakan Evaperca Tahunan bertujuan untuk  mengevaluasi dan merefleksikan perjalanan PESADA tahun 2022 dan menilai sejauh mana  pencapaian rencana kerja PESADA sepanjang tahun 2022.  Selain itu menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 serta merencanakan  dengan baik hal-hal yang  harus dilakukan oleh PESADA sebagai masukan  untuk  rencana kerja PESADA  tahun 2023.

Selain itu, PESADA juga melaksanakan pertanggungjawaban publik kepada kelompok dampingan dan stakeholder terkait sebagai pemanfaat program, khususnya kepada pemerintah dihadiri 61 orang (57 Pr., 4 Lk.).  Evaperca dan Pertanggungjawaban Publik ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi PESADA mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan dan klarifikasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder, diikuti dengan  perbaikan ke depan.

Pertanggungjawaban  Publik  dihadiri  Bupati Dairi dalam hal ini diwakili Staf Ahli Bupati (Ibu Rotua Panjaitan, SKM, M.Kes) sekaligus memberi kata sambutan, perwakilan dari ; Dinas Kesehatan Dairi, Dinas P3AP2KB Dairi, Bappeda Dairi, Bappeda Pakpak Bharat, Dinas P3A Pakpak Bharat, Dinas Kesehatan Humbang Hasundutan, Dinas P3AP2KB Humbang Hasundutan, Bappeda Samosir, dan Dinas P3A Gunungsitoli. (MSP)

Peluncuran 16 Hari Aktivisme & Menyambut 10 Tahun PERMAMPU

“Mengakar dalam Keluarga, Lebih Kuat dalam Solidaritas”

Dalam perayaan Hari Anti KTP 2022 di tanggal 25 November 2022 sekaligus menyambut 16 Hari Aktivisme, seluruh anggota Konsorsium PERMAMPU merayakannya di 8 provinsi pada tanggal 25 November secara hybrid. Perayaan dihadiri secara hybrid oleh 158 peserta (154 perempuan, 4 laki-laki) yang mengenakan baju warna oranye. Perayaan ini merupakan peluncuran rangkaian diskusi kritis selama 16 hari aktivisme, untuk penyadaran mengenai gender dan kekerasan seksual di seluruh wilayah dampingan PERMAMPU, khususnya di keluarga-keluarga. Pendidikan akan berisikan kesadaran mengenai relasi gender di dalam keluarga dan kerentanan anggota keluarga: anak perempuan, perempuan disabilitas, PRT bahkan isteri untuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual.

Secara khusus dalam perayaan diperkenalkan 9 bentuk kekerasan seksual yang dimuat dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual no.12 tahun 2022 yang telah disahkan pada 9 Mei 2022 dan kekuatan gerakan keluarga pembaharu untuk dapat menghapus kekerasan seksual di dalam keluarga. Adapun kesembilan bentuk Kekerasan Seksual tersebut adalah: Pelecehan Seksual Non Fisik, Pelecehan Seksual Fisik, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan Seksual, Eksploitasi Seksual, Perbudakan Seksual Dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

PERMAMPU mencatat bahwa di sepanjang tahun 2022, dari 1.021 kasus yang didampingi kedelapan anggota PERMAMPU, 489 kasus (48%) adalah kasus kekerasan seksual dalam berbagai bentuk berupa pelecehan seksual fisik dan non fisik dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Korban disabilitas dan anak perempuan adalah yang paling rentan dari semua korban kekerasan seksual. Sebagai contoh, kasus kekerasan sexual yang saat ini ditangani WCC Sinceritas-PESADA menimpa seorang perempuan disabilitas berusia 21 tahun yang saat ini sudah hamil 5 bulan. Pelakunya diduga kuat adalah Ayah Kandungnya sendiri. Sebuah pola yang sudah cukup lama diamati WCC Sinceritas-PESADA dan anggota PERMAMPU, dimana pelaku sering berasal dari lingkar keluarga dan kasus terbongkar hanya setelah kehamilan terlihat secara fisik.

Dalam perayaan Konsorsium PERMAMPU bersama seluruh perwakilan perempuan dampingan yaitu: FKPAR dan FPM, peserta berbagi kisah dan pandangan mengenai kasus dan UU Kekerasan Seksual. Delapan orang perwakilan dari 8 provinsi yang berbagi cerita adalah Ernawaty dari Flower Aceh, Sartika dari PESADA Sumut, Herlia Santi dari PPSW Riau, Tanty Herida dari LP2M Sumbar, Sutiyem dari APM Jambi, Tini Rahay dari WCC Bengkulu, Dian Kesuma dari WCC Palembang-SUMSEL, dan Elisabeth dari Damar Lampung; yang menggambarkan buruknya Kekerasan Seksual di semua ilayah, dan sulitnya menyelesaikan kasus secara hokum.

Di akhir perayaan, seluruh peserta merayakan Ulang Tahun PERMAMPU dan sepakat menguatkan komitmen bersama untuk semakin menguatkan kelompok perempuan dampingan dan keluarganya untuk menjadi keluarga pembaharu yang bebas dari segala bentuk KTP, khususnya KDRT dan Kekerasan Seksual. Dan tetap mengingat dan melaksanakan tema perayaan tahun ini:

“Mengakar dalam Keluarga, Lebih Kuat dalam Solidaritas”

Medan, 1 Desember 2022.

Dina Lumbantobing

Koordinator Konsorsium PERMAMPU – 082164666615

Contact persons di 8 propinsi:

Narahubung:

1. Riswati (0811-6821-800) – Flower Aceh
2. Dinta Solin (0812-9823-8224), PESADA – Sumut
3. Herlia Santi (852-6569-4543), PPSW – Sumatera/Riau
4. Ramadaniati (0813-6393-6566) LP2M – Sumbar
5. Sualjimah (082282893106) , APM – Jambi
6. Tini Rahayu (0852-2109-1654), Cahaya Perempuan WCC – Bengkulu
7. Yessi (8136-7674-757), WCC Palembang – SUMSEL
8. Ana Pratiwi (0852-6728-8586), DAMAR – Lampung

Paska pelaksanaan vaksin Covid 19 secara serentak di seluruh Indonesia, aktifitas di masyarakat telah normal kembali.  Mobilitas masyarakat meningkat kembali dan perekonomian mulai bangkit kembali. PESADA juga telah meningkatkan kuantitas kegiatan tatap muka khususnya dengan kelompok dampingan dan kegiatan dengan jaringan dilakukan dengan metode hybrid.

Setelah aktifitas PESADA berjalan selama 6 bulan di tahun 2022, PESADA pada tanggal 27 – 29 Juli 2022  melakukan review semester 1 untuk melihat capaian dari wilayah dan divisi sesuai dengan perencanaan yang dibangun di awal tahun. Review Rencana Kerja kali ini akan dilakukan dengan tatap muka.

Sesuai TOC PESADA, design program untuk 2022, perkawinan anak dan Kekerasan terhadap Perempuan dianggap sebagai budaya yang tidak beradab dan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dijadikan mainstream dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Hari pertama Review diawali dengan peningkatan kapasitas mengenai keluarga Pembaharu. Selain peningkatan kapasitas, diharapkan dalam Review ini akan ada masukan untuk perbaikan rencana kerja semester 2 sekaligus  kesempatan untuk melihat RK pencapaian tahun ke dua berdasarkan design program menggunakan ToC PESADA.  Dalam Review Rencana Kerja tengah tahun ini, seperti biasa juga akan dilaksanakan Evaluasi Personalia tengah tahun untuk memperoleh umpan balik dalam perbaikan pelaksanaan dan pencapaian Rencana Kerja.

PESADA perwakilan Nias melakukan audensi singkat dengan Wakil Bupati Nias Barat pada tanggal 15 Juni 2022.  Pertemuan ini disambut langsung bapak Era Era Hia (Wakil Bupati Nias Barat).

Wakil Bupati Nias Barat dalam akun FB nya Era Era Hia_Story mengatakan :  Hari ini kami menerima dan berdiskusi dengan Pengurus Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA), Suatu lembaga yang bergerak dibidang pemberdayaan dan perlindungan Perempuan.

Semoga pertemuan ini membawa dampak positif bagi upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Nias Barat.