Tulisan
Pendidikan Politik Menjelang PILKADES Tahun 2022 Kabupaten Langkat
Sebagai lembaga konsen program penguatan perempuan, Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) berkomitmen memastikan perempuan potensial maju dan terpilih menjadi pemimpin publik salah satunya Kepala Desa. Strategi yang dilakukan dengan pendidikan politik dan kampanye kepemimpinan perempuan. PESADA bersama Suara Perempuan Untuk Keadilan (SPUK) mendorong perempuan potensial agar siap menjabat posisi strategis dalam pengambilan keputusan yang dimulai dari pemerintahan desa. Ada 5 perempuan potensial maju menjadi calon kepala desa, diantaranya adalah Desa Jatisari, Desa Sei Bamban, Desa Mekar Sawit, Desa Sei Tasik, dan Desa Alur Melati.
Pendidikan politik dan kampanye jelang PILKADES ini dilaksanakan sekaligus dalam rangka Pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 19 Juni 2022.
Pendidikan politik dilaksanakan di Desa Jatisari pada tanggal 26 Mei 2022, dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Koordinator SPUK wilayah Langkat, peserta hadir 15 orang.
Pendidikan politik dilaksanakan agar peserta memahami pentingnya mendukung kepemimpinan perempuan demi terciptanya pemerintahan desa yang responsif gender serta pembangunan desa yang inklusif. Bersamaan dengan diskusi ini pula diadakan kontrak politik antara calon kepala desa dengan SPUK yang diwakili oleh Koordinator SPUK, disaksikan oleh Pengurus CU yaitu Ibu Nenny Silalahi, anggota CU serta dari PESADA dan KESADANTA.
“Visi saya adalah mewujudkan Pembangunan Desa Jati Sari yang inklusif, menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera, maka untuk mewujudkan itu saya membutuhkan bantuan, dukungan dari kita yang ada di sini” demikian disampaikan Ibu Juliati saat diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya untuk kemudian ditanggapi oleh peserta dengan pertanyaan dan saran serta harapan mereka bila Ibu Juli terpilih kelak.
Pendidikan politik di Desa Sei Bamban diadakan pada 27 Mei 2022, dihadiri 23 orang peserta, dan dihadiri langsung oleh calon Kepala Desa Sei Bamban, Ibu Yusmawati.
Pendidikan politik dilaksanakan agar peserta mengetahui dan memahami hak dan posisinya yang setara untuk berartisipasi dalam politik tanpa adanya pembatasan dan diskriminasi.
Antusias dan komitmen Calon kepala desa dimuat dalam kontrak politik antara calon dan koordinator SPUK, disaksikan oleh Ibu Irma mewakili kelompok CU Perempuan Tangguh, serta Staff Lapang. Dalam kontrak politik tersebut telah diatur kerjasama, aturan, dan kesediaan calon untuk mengutamakan partisipasi dan penguatan perempuan di desanya bila terpilih menjadi kepala desa melalui hasil pemilihan yang diadakan serentak tanggal 19 Juni mendatang.
Pendidikan politik juga dilaksanakan di Desa Mekar Sawit, pada 27 Mei 2022 dihadiri oleh 11 peserta dan 2 Orang staff. Pendidikan ini menekankan agar peserta berkomitmen untuk memilih calon kepala desa perempuan. Dalam Pendidikan ini, peserta berdiskusi untuk memahami kelebihan dan kekuatan partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa. Peserta juga diingatkan agar menjadi pemilih cerdas dengan tidak menjadi pelaku dan penerima politik uang, memilih berdasarkan rekam jejak calon, dan tidak memilih karena unsur SARA.
Calon Kepala Desa Alur Melati, Ibu Masita Sitepu membangun komitmen untuk bergerak bersama PESADA dan SPUK dalam mewujudkan pemerintahan desa yang responsif gender. Ibu Masita memutuskan untuk berkontrak politik dengan SPUK, agar jika kelak terpilih sebagai kepala desa, Beliau siap menjalankan program penguatan perempuan. Tanda tangan kontrak dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2022, di Desa Alur Melati dihadiri oleh Koordinator SPUK dan seorang warga masyarakat Alur Melati sebagai saksi.
Di Desa Sei Tasik, Pendidikan politik diadakan pada tanggal 10 Juni dihadiri oleh 12 Peserta. Peserta dilibatkan dalam diskusi terkait apa yang menjadi kelebihan pemimpin perempuan dan mengapa partisipasi perempuan dalam politik itu sangat penting bagi perempuan. Peserta memahami Hak Asasi Perempuan dibuat secara khusus dalam upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sehingga peserta boleh maju menjadi pemimpin, dan bebas memilih calon yang sesuai dengan agenda penguatan perempuan tanpa unsur SARA dan politik uang. (KH/RB)