Newsletter subscribe
[gtranslate]

Berita

Audiensi Pesada kepada Bapak Bupati Kabupaten Dairi

Posted: August 6, 2019 at 4:01 am   /   by   /   comments (0)

Sabtu, 03 Agustus 2019

Kegiatan audiensi dihadiri oleh 13 orang, merupakan suatu kewajiban bagi Pesada dan perwakilan dampingan memperkenalkan lembaga sekaligus bersilaturahmi kepada Bapak Bupati baru sebagai pemimpin di Kabupaten Dairi.

Dalam moment tersebut Pesada menyampaikan capaian program pada semester I, penyampaian hasil survey JKN/BPJS tahap III dan usulan program kedepannya kaitannya pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak khususnya di Kabupaten Dairi. Acara tersebut berjalan lancar, terbangun komunikasi yang baik dengan berdialog langsung dengan Bapak Bupati bersama Ibu Bupati. Adapun peserta audiensi 16 orang perempuan yang terdiri dari 8 orang mewakili responden survey BPJS dari Jumantuang, Pargambiran, Batu Gun-Gun, Lae Great dan enumerator dari Bonian serta 1 orang perwakilan Forum Multi Stakeholder, 1 orang perwakilan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput dan 5 orang Pesada.

Beberapa Rekomendasi yang disampaikan sbb :

  • Mayoritas masyarakat setuju dengan adanya JKN/BPJS, tetapi perbaikan kualitas layanan, memiliki SOP (Standart Operasional Prosedur), dengan tidak membeda-bedakan keanggotaan BPJS berdasarkan sumber pembiayaan (apakah mandiri, PBI, ASABRI, ASKES, Perusahaan).
  • Minimnya pemahaman masyarakat tentang BPJS, harus diimbangi dengan sosialisasi oleh semua pihak. BPJS perlu bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, kepala desa, pimpinan gereja/masjid dan perkumpulan-perkumpulan lainnya.
  • Data PBI harus selalu diupdate, minimal 1 kali 1 tahun, untuk memastikan bahwa PBI adalah benar-benar orang miskin dan membutuhkan.
  • Perlu penjelasan lebih rinci tentang cakupan layanan BPJS, seiring dengan perubahan aturan-aturan dari BPJS dan juga perubahan besaran premi BPJS yang seharusnya dibarengi dengan peningkatan kwalitas layanan.
  • Layanan kesehatan reproduksi seharusnya ditanggung oleh BPJS. Hal ini sesuai dengan PP no.61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.
  • Kegiatan yang merupakan inovasi Permampu melalui Pesada ttg Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi agar direprlikasi oleh pemerintah (mis : Pengelolaan OSS&L, kampanye keluarga peduli HKSR dll).
  • Perlu PERDA/PERBUP tentang perlindungan perempuan dan anak perempuan utk pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan. Mengingat kasus yang didampingi Pesada setiap tahun meningkat, keterjaminan pembangunan yang layak anak dan berpihak kpd perempuan dan tentu ini juga berkaitan dengan Konfensi Hak Anak dan Pengarus Utamaan Gender setiap OPD.

Respon Bapak  Bupati/Ibu Bupati atas rekomendasi dan menjadi RTL sbb :

  • Pembuatan PERBUP tentang Perlindungan Perempuan dan Anak segera Pesada koordinasi dengan OPD terkait untuk menyusunnya hal hal yang diatur dalam PERBUP dan segera dinaikkan.
  • Pesada akan bermitra dengan DEKRANASDA terkait peningkatan kapasitas pengrajin tenun, promosi dan pemasaran produk tenun pewarna alam dan sintetis.
  • Melibatkan Pesada mereview soal bantuan sosial agar tepat sasaran bermitra dengan OPD terkait.
  • Mengusulkan CU Pesada Perempuan untuk go digital untuk non tunai.
  • Terkait pemenuhan HKSR agar berkolaborasi dengan OPD terkait.

Demikian hasil pertemuan Pesada dengan Bapak Bupati/Ibu Bupati Kabupaten Dairi, semoga program yang diusulkan bisa terwujud dan tetap kerjasama dengan Pesada untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat di Kabupaten Dairi, trimakasih. (SES & DS)